Jakarta-Detikbhayangkara.Com
Korupsi merupakan penyakit kronis yang merongrongi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di bangsa ini. Tidak berfungsinya lembaga kepolisian dan lembaga perwakilan di Negara ini, membuat masyarakat kian skeptis terhadap elit bangsa ini. Hal Ini yang disampaikan oleh Mantan Kabareskri Komjen Pol (p) Drs. H. Susno Duadji. Msc kepada awak media TFBI disela waktunya, Senin,10/9/2018.
Selain itu, sebagai putra terbaik daerah Sumsel, Susno Duadji kerap juga mengkritisi pemerintah, ia juga pernah mengkritiki sikap mantan Menpora Roy yang tidak mengembalikan barang negara melalui cuitan di akun twitternya, dan juga mengkritik tentang korupsi dana Bansos Sumsel yang tak kunjung selesai.
” Coba liat Korupsi yang dilakukan bersama DPRD dan PEMDA , terjadi di Malamg 40 anggota DPRD Kota Malang bersama Walikota dalam pengesahannya APBDP, terungkap dan ditahan bahkan pejabatnya dicopot.” Jelasnya.
Lebih lanjut Ketum Paguyuban Sumbangsel ini mengatakan, korupsi bersama tidak hanya di Malang, di Kab/Kota dan Provinsi lain juga terjadi, tidak hanya soal APBNP tapi juga ada Korupsi DANA BANSOS, “misal di Sumsel, di Sumsel pernah heboh korupsi dana bansos oleh anggta DPRD Prov Sumsel dan Pejabat Pemprov Sumsel, tapi masyarakat masih penuh tanda tanya, apakah sudah tuntas, ngendap atau masih ada tsk lain, atau karna penanganannya bukan dari KPK,” Ungkap Susno Duadji penuh tanya.
Lalu mantan Petinggi Polri yang pernah membuat tren cicak versus buaya saat KPK tengah berseteru dengan Polri beberapa waktu lalu, membandingkan bedanya untuk kasus DPRD dan Pemda Malang diperiksa KPK sehingga cepat, dan menyeluruh karna KPK lembaga Negara yang jelas independen, tangkas, dan terpercaya, sementara korupsi dana bansos Sumsel ditangani Kejaksaan, di sinilah ada beberapa penyebab lemahnya penegakan hukum, diantaranya,
” Pertama, lemahnya penegakan hukum di kejaksaan merupakan aspek dominasi partai di sejumlah institusi Negara, tidak hanya di lembaga legislative, dominasi partai juga merembet ke lembaga keuangan, kementerian, dan serentetan institusi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, sehingga nalar pragmatis dan kepentingan menenggelamkan profesionalitas kepemimpinan bangsa, saya akui dominasi parpol terjadi dalam pemerintahan di negeri ini. Parpol menjadi sumber kepemimpinan nasional, tetapi parpol yang terlalu dominan justru membahayakan penegakan hukum itu sendiri.” Jelas Jenderal 3 orang putri ini.
” Kedua, ada intervensi penguasa, kekuatan politik, dan kekuatan ekonomi yang terjadi, Penguasa yang seharusnya memberikan dorongan justru menghambat, bahkan pemilik kekuasaan politik yang bersekongkol dengan kekuatan ekonomi, seperti pengusaha, jadi kendala.” lanjutnya.
“Ketiga, kondisi ini diperparah dengan kurangnya sinergi dengan KPK, kurangnya konsolidasi antar lembaga penegak hukum itulah yang dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan intervensi terhadap penanganan kasus, Kondisi ini dimanfaatkan sebagai jalan masuk untuk melemahkan lembaga penegak hukum.” imbuhnya.
Sebagai Putra Sumsel, Susno Duadji berharap, tiga lembaga pilar demokratis, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif hanya menjadi lahan empuk kelompok kepentingan, sehingga tidak berdampak terhadap masyarakat secara lansung. Upaya penangkapan koruptor sebagai upaya preventif berkembangnya biaknya bibit korupsi di negeri ini semakin dikerumuni awan intervensi oleh elit penguasa.
” Bila masyarakat bertanya tanya tentang korupsi bansos yang terjadi di Sumsel tidak kunjung selesai, maka KPK segera bertindak, ada apa sebenarnya, jangan sampai penyelesaiaan Korupsi dilakukan dengan korupsi juga.” Imbuh Mantan Kabareskrim Komjen Pol (p) Susno Duadji. (Ag)
Komentar