Detik Bhayangkara.com, Jakarta- Saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil akhir rekapitulasi surat suara mendatang. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menduga bakal ada gelombang ketidakpuasan terkait hasil Pilpres 2019 mendatang.
Hadi mengatakan hal tersebut karena sudah ada banyak bukti-bukti kuat. Misalnya, ada pihak-pihak yang menyebut Pemilu 2019 penuh dengan kecurangan. Bahkan, kata dia, narasi soal adanya kecurangan itu terus saja dibunyikan.
“Setelah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, kami memprediksi akan ada muncul gelombang keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU,” ungkap Hadi di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/5).
Menurut Hadi, nantinya akan ada massa yang tidak puas dengan hasil penghitungan KPU. Sehingga memutuskan turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa soal adanya kecurangan di Pemilu 2019.
“Imbasnya akan ada unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor KPU dan Bawaslu. Itu yang sudah kami prediksi dan siagakan dengan bapak kapolri,” ucapnya.
Usai Pemilu 2019 ini, Hadi juga memprediksi hoaks semakin meningkat. Hal ini untuk memanfaatkan situasi mengenai adanya dugaan kecurangan di hajatan lima tahunan.
“Hoaks disebar karena ada aktor ingin memanfaatkan situasi yang berkembang. Dan polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye. Ini dapat dimanfaatkan kelompok tertentu dan bisa menimbulkan anarkisme massa,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Hadi juga menyiapkan langkah-langkah khusus terkait kondisi tersebut. Karena jika sampai ada aksi people power, maka itu akan menganggu stabilitas keamanan nasional.
Terpisah, Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, adanya dinamika politik yang terjadi saat ini jangan sampai menganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di dalam negeri.
“Dinamika politik yang berkembang saat ini harus kita maknai sebagai suatu yang wajar dan hendaknya tidak menganggu stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri,” kata OSO.
Lebih lanjut, OSO berharap, tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba-mencoba menodai Pemilu 2019 ini dengan melakukan intervensi ataupun melakukan gerakan di luar konstitusi.
“Jangan ada orang-orang mencoba untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Lantas melakukan intervensi-intervensi,” pungkasnya. (*)
Komentar