oleh

Lurah Bakti Jaya Di Panggil Polisi, Di Duga Lakukan Pungli Program PTSL

-Kriminal-5,833 views

Detik Bhayangkara.com, Tangsel-  Warga Kelurahan Bakti Jaya melaporkan kepada Polres Tangsel terkait dugaan adannya pungutan liar yang di lakukan oknum Pejabat Kelurahan Bakti Jaya, dalam hal Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PRONA PTSL) di wilayah Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, sehingga berpotensi adanya pelanggaran tindak pidana pungutan Liar.

Atas dasar laporan tersebut, pihak kelurahan Lurah Bakti Jaya, akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Polres Tangsel pada Rabu (7/8/2019) .

Salah seorang warga bakti jaya, MS (inisial, Red) merasa sudah lelah menunggu kepastian atas pengurusan sertifikat yang diurus oleh pejabat pemerintahan dari kelurahan Bakti jaya, karena sampai saat ini tak kunjung selesai, padahal MS sudah melakukan pembayaran dengan sejumlah uang yang cukup besar dengan bukti kwitansi yang diterimanya.

“Kita sudah mengurus sertifikat ini sejak tahun 2017 lalu, sampai saat ini belum juga selesai pengerjaannya, dan ada beberapa berkas yang kita ajukan, serta sudah kita lakukan pembayaran yang bervariasi, dengan diberikan kwitansi yang total keseluruhannya mencapai 13 juta lebih dari beberapa berka,s” ujar MS saat di temui oleh awak media, pada Jumat (2/7/2019) di kediamannya di Bakti Jaya Pocis, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

Selain itu salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, juga memberikan keterangan bahwa sudah sangat resah dengan pungutan yang dilakukan oleh oknum pejabat kelurahan Bakti Jaya. “Dikarenakan beberapa warga Bakti Jaya sangat resah terhadap pungutan yang dilakukan oknum pejabat kelurahan Bakti Jaya, pungutan itu bervariasi, ada yang dua juta hingga sepuluh juta dalam program PTSL ini,” ujar salah satu warga yang tak mau di sebutkan namanya.

“Sengaja ini kami laporkan di karenakan hingga kini program itu tak berjalan dengan baik di daerah kami, Bhakti Jaya ini .” pungkasnya. (Toni)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Betul..
    Tanah 2013 beli dari salah satu pejabat kurahan Bakti Jaya sampe skrg tanah masalah gak bisa diukur.
    Sekda minta 5jt buat tanda tangan berani pake kwitansi, belum kepalanya.
    Frustasi urusan begini.

News Feed