oleh

Polres Tangsel Di Pertanyakan Kasus Pungli yang Di Laporkan Guru Rumini

-daerah-2,715 views

Detik Bhayangkara.com, Tangsel-  Hingga kini Polsi belum mampu mengungkap kasus dugaan praktek pungutan liar (Pungli) di lingkungan SDN Pondok Pucung 02, Tangerang Selatan yang dilaporkan mantan guru honorer Rumini (44). Alasannya masih butuh keterangan saksi, masih diselidiki kepolisian

Sejumlah pihak dari SDN Pondok Pucung 02 telah dipanggil untuk dimintai keterangan di Mapolres Tangsel. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbus) setempat disebut-sebut juga bakal dipanggil.

“Masih butuh keterangan saksi lain, jadi akan ada pemanggilan lagi dari pihak sekolah,” kata AKP Muharam Wibisono Adipradono, Kasatreskrim Polres Tangsel kepada awak media, Jumat (2/8/2019).

Rumini dipecat sebagai guru honorer setelah membongkar dugaan pungli di SDN Pondong Pucung 02 tempatnya mengajar saat itu.

Dia telah membuat laporan ke Mapolres Tangsel pada 4 Juli 2019, dengan nomor : TBL/775/K/7/2019/SPKT/ResTangsel. Ketika itu, dia turut di dampingi sejumlah aktivis serta petugas dari Lembaga

Pada laporannya, Rumini melampirkan pula bukti-bukti pendukung seperti kartu iuran siswa serta beberapa dokumen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SDN Pondok Pucung 02.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel sendiri memiliki tim investigasi khusus yang dibentuk guna mengetahui kasus Rumini secara objektif, baik soal alasan pemecatannya hingga tentang tudingan pungli di SDN Pondok Pucung 02.

Namun, tim investigasi tersebut tak mampu memuaskan publik, lantaran dari waktu ke waktu hasil investigasinya tak kunjung diumumkan.

Pengamat kebijakan publik dari Tangerang Transparency Public Watch (TRUTH), Suhendar, menyebutkan jika kasus pelaporan soal pungli oleh Rumini sulit diungkap karena akan menghadapi banyak rintangan. Rintangan itu, menurut dia, muncul seiring dengan dugaan banyaknya pihak yang terlibat.

“Ada banyak faktor kenapa mereka takut dengan pengungkapan kasus ini. Misalnya, praktik ini telah berlangsung sejak lama dan melibatkan banyak orang, atau bahkan ada pejabat elite yang mendapat keuntungan dari praktik itu, mereka bisa jadi dekat dengan wali kota atau wakilnya,” tandasnya. ( Toni )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed