oleh

Somasi Tidak Digubris, Permahi dan Dema UIN Akan Laporkan Walikota Tangsel Ke Ombudsman

-daerah-4,397 views

Detik Bhayangkara.com, Tangerang Selatan-  Terjadinya kecelakaan Lalulintas pada Senin (14/10/2019) yang menewaskan seorang pengendara Sepeda motor Honda Scoopy, bernomor Polisi B – 6274 -VNM akibat terlindas mobil dump truk pengangkut tanah bernomor Polisi B- 9569C -QA, yang mengakibatkan jatuhnya korban seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta meninggal dunia, bakal berbuntut panjang.

Pasalnya, atas kejadian tersebut, Dewan Pimpinan  Cabang (DPC) Perhimpunan  Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tangerang Raya bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melayangkan Somasi kepada Walikota Tangerang Selatan Airin Racmi Diany ke gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangsel pada Jum’at (18/10/19) pagi.

Ketua Permahi Tangerang Raya, Athari Farhani kepada awak media mengatakan, kehadirannya tidak hanya mengirimkan somasi terkait terjadinya kecelakaan yang menimpa salah seorang mahasiswi UIN, namun juga menggugat dan mempertanyakan soal Peraturan Walikota Tangsel (Perwal) Nomer 3 Tahun 2012 menurut Permahi sudah tidak relevan lagi saat ini.

“Seharusnya Perwal tersebut sudah di evaluasi, karena sudah 7 tahun sejak 2012 hingga sekarang Tahun 2019 tidak pernah dilakukan evaluasi. Seharusnya Perwal tersebut dievaluasi minimal satu (1) Tahun sekali, sesuai Undang – undang Nomor 5 Tahun 2012,” ungkap Athari.

Athari menambahkan bahwa pihaknya melihat adanya kejanggalan, dimana Perwal Nomer 3 Tahun 2012 menyatakan, Dishubkominfo masih menyatu dan belum terpisah seperti sekarang ini. Sementara terkait Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dijelaskan Kominfo dan Dinas perhubungan sudah tidak lagi menyatu.

“Permahi menganggap bahwa Perwal Walikota Tangsel nomer 3 Tahun 2012 terkait jam operasional Dump Truk bermuatan besar sudah tidak relevan lagi,” imbuhnya.

Berdasarkan hal tersebut itulah Permahi dan Dema Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah mensomasi Walikota Tangsel sebagaimana yang terlampir.

“Dan jika somasi ini tidak digubris oleh Walikota Tangsel, maka kami akan melaporkan Walikota Tangsel kepada Ombudsman dan lembaga berwenang lainnya, karena Kami menganggap Walikota Tangsel telah melanggar kebijakan yang dibuatnya sendiri yaitu Perwal Nomer 3 Tahun 2012 yang sudah tidak relevan namun masih menjadi pijakan hukum,” tegasnya.

Dilain sisi, Rahmat Salam selaku Asisten Daerah Satu (Asda I) Kota Tangsel yang menerima lampiran somasi tersebut menyatakan turut berduka dan berjanji akan menyampaikan perihal somasi tersebut kepada Walikota Tangsel.

“Saya sebelumnya turut berduka dan bersedih, bagaimanapun korban yang meninggal adalah kader Bangsa, saya mendukung dan menerima somasi ini, terutama Truk – truk yang melanggar Perwal. Kita harus selidiki ini, dan ini akan kita sampaikan kepada Walikota Tangsel, namun karena ibu Walikota sedang menghadap ke istana dan pak Wakil Walikota sedang menerima tamu dari luar negeri maka saya sebagai Asda satu (1) yang menerima,” tuturnya.

Rahmat Salam juga mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui tentang adanya Perwal Nomor 3 Tahun 2012.

“Saya juga baru tahu sekarang tentang adanya Perwal itu, sebab jika Perwal itu sudah tidak dipakai segera harus diganti dan Perwal memang harusnya mesti di tinjau ulang. Perwal itu harus ditinjau ulang, nanti akan saya sampaikan kepada Walikota. Jika tahu begini harus segera dirubah dan segera disampaikan, Mudah – mudahan Perwalnya sudah dirubah, dan berkas Somasi ini akan langsung saya serahkan kepada staf Walikota,” tandasnya. ( Toni )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed