Detik Bhayangkara.com, Kab. Kerinci- Realisasi Dana Desa (DD) di kabupaten Kerinci layak dipertanyakan, terutama kinerja dari pihak Inspektorat Kabupaten kerinci selama ini terkesan tertutup untuk memberikan informasi. perihal permasalahan tentang realisasi DD yang telah dilakukan pemeriksaan dari setiap wilayah Irban yang telah mereka periksa selama ini.
Hal ini membuat masyarakat bertanya- tanya kenapa tidak pernah terkabarkan adanya hasil dari pemeriksaan pihak inspektorat yang mengabarkan adanyà Kades yang bermasalah dalam pengelolaan dana DD selama ini, padahal telah begitu banyak tersiar kabar dari berbagai media yang menyatakan adanya penyimpangan dan indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum kades hingga tahun 2019 sekarang ini.
Hal ini seringkali diperbincangkan di masyarakat, salah satunya seperti pemaparan salah satu pemuda didesà Mukai Tengah yang enggan disebutkan namanya.
“Heran….! Kok bisa pihak Ìnspektorat tidak mempermasalahkan pemasangan Wifi di desa kami ini, padahal anggaran untuk pembuatan atau pemasangan Wifi itu kalau tidak salah 100 juta, namun bisa dikatakan wifi tersebut tidak dapat kami manfaatkan sebagaimana mestinya, padahal warung warung kecil yang ada di desa yang memasang wifi sinyalnya bagus dengan hanya bermodal 2 – 3 juta saja.
Masih keterangan pemuda desa Mukai Tengah, anggaran wifi selama ini seolah olah hanya untuk menghabiskan dana desa, dan memperoleh keuntungan bagi kelompok ataupun orang perorang saja.
”kami curiga jangan-jangan pihak inspektorat telah bekerja sama untuk berbagi keuntungan dengan Kades, atau kemungkinan besar pihak pemeriksaan dari inspektorat ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh oknum kades, dari telah berbagi keuntungan dalam penganggaran Wifi itu,” ungkap pemuda yang sekaligus anggota karang taruna di desa itu.
Kinerja dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan dari pihak inspektorat ini memang layak dipertanyakan, sebagai mana salah satu contoh seperti yang telah dijelaskan oleh pemuda desa Mukai Tengah tadi.
Dari kronologis tersebut, dugaan kuat masyarakat bahwasanya pihak Inspektorat telah bermain mata dengan Kades- kades yang mereka periksa, untuk berbagi hasil dari adanya dugaan indikasi korupsi dari realisasi Dana Desa.
Masyarakat sangat berharap BPK, KPK dan segala pihak yang berwenang serta bertanggung jawab dalam pengawasan ŕealisasi dana desa untuk dapat bekerja dengan profesional, dan dapat membuktikan hasil kinerjanya dalam pengawasan Dana desa, jangan sampai masyarakat berasumsi ungkapan pemerintah dan pihak penegak untuk mengawasi DD serta akan melakukan tindakan hukum selama ini hanya isapan jempol, dan gertak sambal saja tanpa ada bukti. (DM)
Komentar