Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya- Patut diapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Kediri kali ini, disaat rakyat kecil terdampak proyek mercusuar bandara Kediri galau, risau akan nasipnya dan harus mengadu ke siapa, ada sosok Dodik Purwanto yang memberikan kesejukan dan secercah harapan bagi masyarakat terutama di daerah terdampak.
Keresahan masyarakat bisa di maklumi karena masyarakat kecil yang sudah dibebaskan rumah dan tanahnya untuk bandara kini harus meratapi nasipnya, uang yang diterima sudah tidak bisa di belikan lagi tanah di daerahnya lagi, sebab harga tanah sudah melambung tinggi, masyarakat minta direlokasi di sekitarnya karena juga menyangkut pekerjaan sehariannya.
Saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan seputaran SLG beberapa saat yang lalu, dengan senyum dan sapanya, Dodik Purwanto yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kediri mempersilahkan awak media untuk masuk kekantornya.
Saat ditanya keresahan masyarakat terkait relokasi yang diinginkan, Dodik menuturkan dengan gambyang, mulai awal proyek bandara Kediri itu pyur murni dibangun oleh pihak swasta nasional, jadi semua pembiayaan di keluarkan oleh pihak swasta yakni PT. Gudang Garam Kediri.
”Adapun luas lahan yang perlu untuk bandara menjelaskan, bahwa karena ini sudah di masukkan dalam PSN, luasan lahan yang di bebaskan 372 hektar. Kalau ada pihak lain yang ikut-ikutan membebaskan itu adalah swasta dan mendompleng, pokoknya PSN butuh lahan buat bandara seluas 372 hektar,” ucapnya.
Saat ditanya proyek bandara tersebut semua di cover PT. Gudang Garam kok masuk PSN, Dodik menjelaskan, bahwa semua pengawasannya oleh pemerintah begitu juga standartnya dari pemerintah cuma Build Operate Transfer (BOT) diserahkan ke Pemerintah, cuma waktunya belum tau tapi biasanya 25 sampai 30 tahun.
“kita flash back, karena proyek ini swasta kemarin tidak terkontrol oleh masyarakat, dulu harga tanah per Ru bisa 15 juta sampai 20 juta.
Sekarang harga tanah diluar pembebasan yang dulunya harganya 5 juta per Ru saat ini harganya sampai 15 juta per Ru. Akan tetapi lewat forum PSN kami memberi masukan dengan Pemerintah dan SDHI, kalau pemilik rumah direlokasi saja, banyak lahan yang awalnya tanahnya masuk koordinat karena koordinatnys geser maka kami memberi saran masukan agar di ruslah saja,” pungkasnya. (Rs’08)
Komentar