oleh

Kabid BM Tidak Ngantor, Diduga Ada Konspirasi dan Mafia Proyek Pada Bidang Bina Marga

-daerah-2,714 views

Detik Bhayangkara.com, Kerinci-  Ketidakhadiran Kepala Bidang Binamarga ( Kabid BM) dalam satu bulan terakhir ini mulai dipertanyakan, dan juga mulai dikaitkan dengan permasalahan paket proyek dibidang tersebut.

Informasi yang beredar mengarah pada Raibnya paket dibidang itu tanpa kejelasan dimana dan siapa yang mengerjakan paket di bidang BM untuk kegiatan Dinas PUPR TA 2019 saat ini.

Beberapa pihak rekanan menyebutkan kekacauan ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya seperti yang disebutkan oleh salah satu pihak rekanan.

”kami menduga ketidakhadiran Kabid BM ini disengaja, karena banyaknya pekerjaan di Dinas PU ditahun ini yang gak jelas, dan kami yakini tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ucapnya.

salah satunya paket paket di bidang BM ini, sebagaimana diketahui hampir seluruh kegiatan di bidang BM dikerjakan diluar prosedur dan aturanya.

Hampir seluruh kegiatan pekerjaan di BM disinyalir dikerjakan tanpa mengeluarkan ganing, dan membuat kontrak kerja terlebih dahulu, serta adanya peran mafia proyek yang selalu campur tangan di dalam kegiatan di Dinas PU ini.

”kami yakin ada konspirasi dengan berbagai pihak dalam hal ini, sehingga paket pekerjaan dikerjakan gak jelas,” jelas salah seorang rekanan yang minta namanya diinisialkan.

Sangat banyak, imbuhnya, pihak rekanan yang tidak mendapat pekerjaan saat ini, akan tetapi ada juga yang paket yang menumpuk dengan seseorang hingga 18 paket.

”dikabarkan oknum PNS dan pegawai honorer yang berada di dinas PUPR yang merangkap sebagai pemborong atau kontraktor, yang sangat disesali Oknum DPRD tidak mengerti dengan tugasnya, dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan aspirasi yang merupakan salah satu tugas pokoknya, sehingga kegiatan pekerjaan di daerah dapilnya dianggap sebagai paket pekerjaan miliknya dengan memakai perantara, untuk mengerjakan bahkan ada diantaranya menjual dengan pihak rekanan,” ungkapnya.

Ironisnya lagi mereka berani terang terangan untuk meminta jatah di dinas, seperti preman pasar yang serìng malak itu, dengan gaya bahasa kalau mereka gak dikasih maka mereka akan mempersulit bahkan tidak mau sama sekali mengesahkan anggaran, dan hal ini sudah menjadi rahasia umum selama ini,” tandas kontraktor ini seraya mengakhiri penjelasanya.

Para pihak rekanan mengharapkan Kabid BM dapat menjelaskan tentang kondisi yang sebenarnya, serta mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah ini, selain itu pihak rekanan sangat berharap campur tangan dari aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang lainnya untuk menyelidiki kebenaranya serta mengatasi DPRD yang bermain proyek, Mafia proyek dan oknum PNS dan pegawai honorer yang ikut andil menjadi pemborong terutama di dinas PUPR.

Masyarakat tidak ingin dengan tidak adanya tindakan dan upaya dari pemda, dan aparat penegak hukum lainnya, membuat masyarakat umum berasumsi lain yang dapat merusak citra, serta nama baik selama ini sebagai kepercayaan masyarakat.

Bila Pemda dan penegak hukum tutup mata dapat menimbulkan dugaan adanya keterlibatan atau telah mendapatkan bagian keuntungan sehingga membuat bungkam. (DM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed