oleh

Jalan ” Sodong – Kadu Mula” Tidak Layak Untuk Jalan Kendaraan

-daerah-6,282 views

Detik Bhayangkara.com, Pandeglang-  Aktivis Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) geram akan jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, tepatnya di sepanjang jalan Sodong Kecamatan Saketi menuju jalan Kadu Mula Kecamatan Picung.

“Jalan sepanjang 19 km tersebut harusnya dan layak diberikan piagam penghargaan oleh Pemkab Pandeglang sebagai jalan terburuk di wilayah Pandeglang,” kata Hasanudin Ciung, Selasa (17/12/2019).

“Bupati seharusnya memberi prioritas1 untuk segera melakukan pembangunan agar kesedihan warga terobati dengan kondisi infrastruktur jalan yang seperti itu, rusak dan tak diperbaiki tak layak di lewati manusia. Ia mengaku sudah jenuh dengan lambannya laju pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Pandeglang terutama pada infrastruktur jalan. Kasian masyarakat ketika musim hujan seperti ini. Jalan seperti kubangan dan pangupakan kerbo tak layak pakai dan mengkhawatirkan. Kami merasa aneh dengan kondisi infrastruktur jalan sepeti itu tapi tak ada sentuhan dari pemerintah sudah beberapa tahun ini. Harusnya Pemkab Pandeglang yang dipimpin Irna Narulita dan Tanto Warsono hadir ditengah-tengah kesulitan masyarakat,” ucapnya.

“Saya berharap Pemkab Pandeglang akselarasi pembangunan infrastruktur diutamakan, terutama ruas jalan Sodong – Kadu Mula penghubung Kecamatan Saketi dengan Kecamatan Picung agar segara dibangun. Iri melihat ruas jalan kewenangan provinsi dan nasional, akselarasi pembangunannya cepat, tapi tidak dengan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Lamban dan dinilai tak peduli,” ungkapnya.

Ditambahkan Supran, Mahasiswa Fakulats Hukum UNMA Banten mengatakan bahwa  benar kondisi jalan tersebut  yang hingga saat ini masih dengan kondisi parah bahkan musim hujan seperti ini sangatlah mengkhawatirkan bagi pengendara motor.

“Saya ini anak kampung kelahiran Pandeglang Desa Sukalangu Kecamatan Saketi,  jadi  betul kondisi Jalan Sodong – Kadu Mula sangatlah buruk,” tambahnya.

Dirinya menilai ini merupakan pembiaran terhadap kondisi jalan yang merupakan akses publik.

“Saya mohon agar bupati selaku orang yang mengemban amanah dalam pemerintahannya jangan pura-pura buta, masyarakat Pandeglang sudah mulai kritis apalagi kepentingan publik, minimal mengerti mengatur mengelola wilayah berdasarkan pemerintahan,” tandasnya. ( Toni )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed