oleh

Diduga Bantuan Bibit Jagung Untuk Kediri Disabotase

-daerah-15,268 views

Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya-  Sangat disayangkan kejadian ini terjadi di Kabupaten Kediri. Program bantuan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Pusat berupa bantuan bibit jagung “disabotase” oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dengan jalan menghalangi, dan mengganjalnya masuk Kabupaten Kediri.

Padahal bantuan bibit jagung tersebut merupakan instruksi presiden, Ir. H. Joko Widodo dalam swasembada pangan kususnya jagung di Indonesia.

Kejadian “sabotase” bantuan bibit jagung ini terungkap waktu reses, penyerapan aspirasi masyarakat, anggota DPRD Partai Nasdem Dapil 1 Kabupaten Kediri, Khusnul Arif. S. Sos. dan Nurhadi. Spd, anggota DPR-RI Dapil 6 Jatim di Graha PPN Group, Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Jum’at (20/12/2019) mulai 14.30 wib.

Menurut Pak Hadi, sapaan akrap Nurhadi, Spd menceritakan, Pada pertengahan tahun 2019, yang merupakan pemenang suplay untuk bantuan pada petani mencatat kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan yang masih aktip seluruh Jatim, kususnya dapil 6. Ini dicatat dari 3 Kabupaten yakni Kediri, Tulungagung dan Blitar sudah dicatat semua, sudah disampaikan kepada Dinas Pertanian karena harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, bahwa Poktan dan Gapoktan itu masih benar-benar aktif, di Kabupaten Blitar dan Tulungagung lancar, datanya langsung kita kirim ke pihak terkait yang memenangkan program bantuan benih jagung kepada masyarakat.

”Namun untuk Kabupaten Kediri dengan alasan yang tidak jelas Kepala Dinas Pertaniannya menolak memberikan rekomendasi. Kalau kami mengindikasi ada kepentingan sesuatu dibalik itu kan,” ucapnya.

Alhamdulillah, imbuhnya, kemarin Tulungagung sudah terealisasi turun sebanyak 94 ton, dan Blitar sebanyak 46 ton. Di Tulungagung itu ada 3 kecamatan yakni Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban.

”Kalau Kediri tidak dipastikan jumlahnya, karena terjadi tidak ada rekomendasi itu, ketila kami sampaikan ke Dinas Pertanian, Dinas kan memverifikasi dulu, yang aktif dan lainya. Nanti itu yang menentukan kuota, karena ini tidak direkomendasi ini tidak muncul,” bebernya.

Nanti tahun 2020 jika ada pendataan lagi, mudah-mudahan Kediri bisa, makanya kami dari Fraksi Nasdem disini ada Pak Arif, Pak Antok, Mak Lutfi, tolong disuarakan dari petani agar kepentingan aspirasi dari petani bisa di akomolir, mereka mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

Tambah Pak Hadi, yang jadi tanda tanya saya, ada kepentinga apa wong bantuan segini saja kok diganjal, dihalang-halangi. Contoh saja Dinas Pertanian Tulungagung itu kooperatif, kita bantu dan dapat bantuan besar ini.

”Bahkan dalam waktu dekat Tulungagung juga memberikan bantuan hand tractor kepada para petani, jadwalnya kapan saya belum tau, tapi sudah dapat kabar,” jelasnya.

Nah.. Ini DPRD, DPR-RI Dapil akan diundang untuk menyaksikan,berarti Dinas Pertaniannya kooperatif, ada apa dengan di Kediri, penuh tanda tanya..??.
Apakah hanya untuk kepentingan segelintir orang bantuan itu tidak dapat diserap, karena memberi bantuan tidak memandang masyarakat/petani itu berbaju apa, yang penting bantuannya bermanfaat untuk masyarakat.

”Bisa jadi ini kepentingannya sama Pilkada, yang jelas kita sudah dipersulit, semoga tahun 2020 tidak dipersulit lagi, karena didaerah dulur-dulur sudah mengharap bantuan ini,” pungkasnya. (Rs’08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Kalau pejabat di kediri mungkin karena pimpinan daerahnya adalah orang terkaya mungkin bupati se indonesia maka sampai lupa kebutuhan rakyatnya.
    Masyarakat kab kediri mayoritas petani tapi kurang peduli kapada petani.
    Penetapan pejabat juga begitu yg dilakukan oleh bupati asal bisa memenuhi hajat pimpinan walau tdk memenuhi kompetensinya di angkat contoh kabg hukum basicnya sarjana ekonomi.
    Banyak sekali yg aneh di kabupaten kediri inj.

News Feed