oleh

Kediri Lagi.., Ada Apa Dengan Kediri, Satu Persatu Akan Terbuka Semua

-daerah-9,690 views

Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya-  Tabir hitam yang menyelimuti Kabupaten Kediri begitu kuatnya, perlahan akan terbuka. Semenjak reses, penyerapan aspirasi, oleh Khusnul Arif. S.Sos, anggota DPRD Dapil 1 Kediri (Papar, Kayen kidul, Gampengrejo, Ngasem, Gurah, Pagu), mulai terkuak satu persatu carut marutnya permasalahan di Kediri.

Dengan kritisnya, masyarakat menyuarakan aspirasi kepada wakilnya saat mengikuti reses beberapa saat yang lalu di Graha PPN Group, Ngrancangan, Gurah, Kediri.

Tampak hadir juga anggota DPR-RI Dapil 6 Jatim (kabupaten kediri, Tulungagung, kabupaten Blitar), Nurhadi. S.pd.

Dalam dialog interaktip tersebut terungkap permasalahan dan kejadian yang mengejutkan di Kabupaten Kediri, “Hari ini di Kabupaten Kediri anak usia dini mulai Paud, Tk diprogramnya tidak boleh diajari Calistung (baca tulis berhitung), sementara dia naik kelas satu SD tesnya harus bisa baca, ini kan tidak nyambung sama sekali. Hari ini yang sudah kelas satu sudah ada pelajaran hitungan perkalian, pembagian dan harus bisa baca. Hari ini sudah tidak nyambung antara SD dan TK, “ucap Sobir masyarakat Desa Tugurejo, Ngasem.

” Guru TK pun juga terbebani, TK sudah lulus tapi tidak bisa baca, itu nanti pasti jadi bahan olokan oleh walinya saat di SD, sementara secara program di Paud, TK tidak boleh, tapi di kelas satu dituntut harus bisa Calistung (baca tulis berhitung), ini problem yang perlu diselesaikan, “bebernya.

Tambah Sobir, pada tahun 2018 kemarin di Kabupaten Kediri ada persoalan berat terkait dana dari Pemda, yang juga terkait dengan anak-anak itu tadi dan tapos. Disitu terjadi tekanan yang luar biasa, ” yang diamini oleh peserta perempuan lainnya”, yakni adanya potongan yang luar biasa, tapi sayangnya tidak ada yang berani bersuara dengan adanya potongan yang tidak masuk nalar tersebut karena kebanyakan guru TK adalah perempuan, untuk itu menurut Sobir, kejadian ini harus diusut dan diungkap sampai tuntas, “ujarnya.

Mendengar adanya masukan dari masyarakat tersebut, Khusnul Arif. S.Sos, kaget atas kejadian yang terjadi di Kediri dan akan langsung menampung selanjutnya akan dirapatkan diiteren Fraksi Nasdem,” semua masukan yang bapak/ibu sampaikan pada kita hari ini jangan kuatir akan kami tindak lanjuti sesegera mungkin,” ucapnya.

Saat pemaparan oleh anggota DPR-RI Dapil 6 Jatim, Nurhadi. S.Pd, dapat diketahui oleh semua masyarakat Kediri, bahwa Program bantuan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian Pusat berupa bantuan bibit jagung dihalangi-halangi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri dengan jalan menghalangi dan mengganjalnya masuk Kabupaten Kediri.

Padahal bantuan bibit jagung tersebut merupakan instruksi presiden, Ir. H. Joko Widodo dalam swasembada pangan kususnya jagung di Indonesia.

Menurut Pak Hadi, sapaan akrap Nurhadi, Spd menceritakan, Pada pertengahan tahun 2019, yang merupakan pemenang suplay untuk bantuan pada petani mencatat kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan yang masih aktip seluruh Jatim, kususnya dapil 6. Ini dicatat dari 3 Kabupaten yakni Kediri, Tulungagung dan Blitar sudah dicatat semua, sudah disampaikan kepada Dinas Pertanian karena harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, bahwa Poktan dan Gapoktan itu masih benar-benar aktif.

”Di Kabupaten Blitar dan Tulungagung lancar, datanya langsung kita kirim ke pihak terkait yang memenangkan program bantuan benih jagung kepada masyarakat. Namun untuk Kabupaten Kediri dengan alasan yang tidak jelas Kepala Dinas Pertaniannya menolak memberikan rekomendasi. Kalau kami mengindikasi ada kepentingan sesuatu dibalik itu kan,” ucapnya.

Alhamdulillah kemarin Tulungagung sudah terealisasi turun sebanyak 94 ton dan Blitar sebanyak 46 ton. Di Tulungagung itu ada 3 kecamatan yakni Tanggunggunung, Kalidawir dan Pucanglaban.

”Kalau Kediri tidak dipastikan jumlahnya, karena tidak ada rekomendasi itu ketika kami sampaikan ke Dinas Pertanian, Dinas kan memverifikasi dulu, yang aktip dan lainya. Nanti itu yang menentukan kuota, karena ini tidak direkomendasi ini tidak muncul,” bebernya.

Nanti tahun 2020 jika ada pendataan lagi, mudah-mudahan Kediri bisa, makanya kami dari Fraksi Nasdem disini ada Pak Arif, Antok, Lutfi, tolong disuarakan dari petani agar kepentingan aspirasi dari petani bisa di akomolir, mereka mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

Tambah Pak Hadi, yang jadi tanda tanya saya, “Ada kepentinga apa wong bantuan segini saja kok diganjal, dihalang-halangi..???. Contoh saja Dinas Pertanian Tulungagung itu kooperatip, kita bantu dan dapat bantuan besar ini, bahkan dalam waktu dekat Tulungagung juga memberikan bantuan hand tractor kepada para petani, jadwalnya kapan saya belum tau, tapi sudah dapat kabar.

Nah.. Ini DPRD, DPR-RI Dapil akan diundang untuk menyaksikan,berarti Dinas Pertaniannya kooperatip, ada apa dengan di Kediri, penuh tanda tanya..??.
Apakah hanya untuk kepentingan segelintir orang bantuan itu tidak dapat diserap, karena memberi bantuan tidak memandang masyarakat/petani itu berbaju apa, yang penting bantuannya bermanfaat untuk masyarakat.

”Bisa jadi ini kepentingannya sama Pilkada, yang jelas kita sudah dipersulit, semoga tahun 2020 tidak dipersulit lagi, karena didaerah dulur-dulur sudah mengharap bantuan ini,” pungkasnya.
(Rs’08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed