oleh

Sidak Ke Bapenda, Komisi A Mendapati ASN Makan Sate Dan Masyarakat Keleleran Di Lantai

-daerah-3,872 views

Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya-  Setelah melakukan sidak ke Dukcapil, Komisi A DPRD Kabupaten Kediri langsung menuju ke kantor Bapenda yang lokasinya sebelahan sama dengan Dukcapil. Pemandangan sangat memprihatinkan karena banyak sekali masyarakat wajib pajak yang akan mengurus pajak baru, serta membayar pajak harus keleleran dan lesehan dilantai untuk menunggu mengisi blanko karena kurangnya fasilitas kursi dan meja yang disediakan untuk para wajib pajak.

Ada kejadian nyata dan jangan ditiru, diruangan staf belakang, saat pelaksanaan sidak rombongan mendapati pegawai yang lagi makan sate sambil kerja, dan di jam kerja lagi.

Mengetahui ada sidak Komisi A, yang bersangkutan langsung klingsutan, segera membungkus satenya dan langsung duduk di depan mejanya lagi, semua rombongan hanya mantuk-mantuk dan terkagum, saat jam kerja santai serta makan sate.

Saat meeting dengan Kepala Bapeda Syaifudin Zuhri diruangannya, Masykur Lukman (PKB) mengatakan, bahwa masyarakat wajib pajak itu sebagai raja, jadi harus diperlakunan kayak raja, dia datang jauh dari desanya untuk mengurus dan bayar pajak, tapi pelayanan di kantor Bapeda kurang maksimal, banyak masyarakat yang lesehan sambil menulis ngisi blankonya. Itu harusnya di siapkan kursi dan meja yang banyak, kalau perlu disiapkan air minum didekatnya.

“Kalau dekat sama mereka tadi, minuman saya ini akan saya kasihkan pada mereka.. karena Ingat…!!! Dia itu layaknya raja, jadi perlakuannya seperti raja,” ucapnya.

Hal serupa di sampaikan oleh Lutfi Mahmudiono (Nasdem), pria berkumis tipis itu mengatakan, bahwa di Kediri banyak sekali berdiri Karaoke yang berkedok Caffe, terus pengambilannya pajak bagaimana itu..,”ucapnya. Pertanyaan Lutfi ini langsung di jawab oleh Zuhri, bahwa Karaoke di Kediri itu belum berizin, jadi bagaimana memungut pajaknya, wong izin usahanya saja tidak ada.

Mendengar ucapan Zuhri semua rombongan terbelalak dan diam sesaat, “kok dibiarkan beroperasi kalau izinnya saya tidak ada” pikirnya.

Seperti halnya Lutfi, Kuswanto (Golkar), Murdi Hantoro (PDIP), menanyakan terkait tingginya nilai validasi di Kediri, ini Bapeda harus cerdas, mana itu masyarakat. Mana itu pengusaha, coba bayangkan, tanah di papar belakang saya harganya 60 juta, tapi setelah dihitung, biaya validasinya kok Rp 15 juta, ini hal aneh tapi nyata.

“Pihak Bapenda harus paham ini, kalau tetap seperti itu maka masyarakat akan takut mengurus validasi, sehingga pemasukan Ke Negara tidak maksimal,” ungkapnya.

Mendengar semua masukan dari dewan, Zuhri siap menerima saran masukan, kritik dan berusaha akan memberikan layanan lebih baik.

Usai sidak, Zuhri mengatakan pada para awak media, bahwa ini ada penunggak dari galian kunjang yang sampai saat ini masih nunggak pajak sebesar kira-kira Rp 450 juta.

“galian itu susah di tarik pajaknya, tapi kami terus menagih pajak pada galian tersebut, saat di tanya nama pengusaha galian tersebut dia lupa ingat, tapi kayaknya CV. Adhi Djoyo, yang masih nunggak pajak tersebut,” pungkasnya.
(Rs’08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed