Detik Bhayangkara.com, Koltim- Sampai detik ini masih ada beberapa kegiatan pekerjaan proyek yang belum terselesaikan oleh pihak kontraktor. Dari beberapa pekerjaan tersebut tidak menggunakan papan proyek seperti pekerjaan talut, dan pekerjaan pemasangan vapin blok yang berada dilingkungan Pemda.
Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Juslan Kadir Laberese (10/01/2020) mengatakan, mau jadi apa daerah kalau semua jenis pekerjaan dilakukan tidak sesuai prosedur.
”Ini menggunakan uang rakyat bukan uang pribadi, dan DPR sebagai wakil rakyat harus bertindak tegas serta jangan mau dikendalikan oleh pihak lain,” jelasnya.
DPRD adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan, salah satunya adalah mengoreksi semua kebijakan pemerintah daerah yang apabila telah menyimpang dari aturan yang berlaku.
”Seperti pekerjaan talut yang berada dijalan menuju kantor bupati , itukan sering dilewati oleh bupati dan bahkan ada anggota DPRD sendiri yang menyaksikan kalau pekerjaan tersebut belum selesai , tapi kok menurut klarifikasi bupati kepada DPR bahwa pekerjaan itu sudah selesai, anehnya pihak DPR percaya begitu saja,” tambahnya.
Ditambahkannya, saya yakin apa yang telah dilakukan oleh pihak DPRD kolaka timur telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap DPR.
”Maka dengan itu kami sebagai masyarakat pemerhati berencana akan melakukan aksi menuntut pihak DPR bekerja sesuai tupoksi tanpa dibawah kendali pihak pemerintah daerah,” tutupnya. (A)
Komentar