Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya- Sudah bisa ditebak sebelumnya kalau pertemuan antara Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Soetrisno, dengan masyarakat terdampak bandara tidak akan membuahkan hasil dan menemui jalan buntu. Hal ini Karena belum adanya kesepakatan harga dengan warga yang kena dampak bandara.
Pertemuan antara warga terdampak tiga Desa yakni Jatirejo, Grogol, Bulusari, dilaksanakan di Warles Penthur Agung Mulyo Grogol beberapa yang lalu. Warga kecewa, karena Bupati dr. Hj. Haryanti Sutrisno tak mampu menjawab pertanyaan warga.
Usai pertemuan, Bos PT. SDHI, Maksin Arisandi menjelaskan wacanya terkait tukar guling, kalau terkait tukar guling, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama dengan Pemkab agar menentukan titiknya dimana. Tukar guling itu sebenarnya bukan satu arah tapi dua arah, kalau kami menentukan titiknya dimana kalau warga tidak mau ya sama saja, itu yang mengenai tukar guling, “ucapnya.
Maksin Arisandi lebih lanjut menjelaskan, “yang diusulkan dari kami, lokasinya disekitar tanjung baru, sekali lagi itu kembali dari warga akan seperti apa, pertimbangannya banyak, diawal pada waktu kita mencoba menawarkan ini, kalau ngomongin permintaan itu banyak, salah satu yang terbanyak adalah kalau bisa adalah yang dekat dengan titik asal mereka. Kalau menurut kami, tanjung baru yang pertama itu sangat dekat sama lokasi bedrek selatan. Yang kedua sudah ada yang pernah relokasi kesana, bahkan disana sudah mushola yang kita bangunkan, Harapan dengan adanya musholah, warga bersedia.
” Kesimpulan pada pertemuan ini, porsi kami menyampaikan kewarga situasi yang seperti apa, keputusan yang tetap ada diwarga. Yang perlu dipahami diwarga adalah ini sudah PSN, berarti bukan swasta lagi, tapi swasta bekerjasama dengan Pemerintah, “tegasnya.
Saat di tanya terkait Pemda dalam hal ini peran Bupati, Maksin menjelaskan, kalau ngomongin proyek keseluruhan, kita bukan hanya topiknya pembahasan, semua terlibat karena lagi PSN, Karena pemerintah yang terdekat dalam hal ini adalah Pemda, mereka juga akan terlibat bertangging jawab bersama-sama, bagaimana agar proyek ini bisa berjalan lancar dan juga disisi warga juga bisa memahami.
”Saya yakin ini hanya masalah pemahaman, suatu contoh di Desa Jatirejo yang awalnya paling berat dari yang lain termasuk grogol, tetapi hari ini sudah hampir beres semuanya,”tandasnya.
Menyangkut adanya perbedaan harga antara saat dibebaskan GG sama oleh Pemda, Maksin berusaha menghindar dari topik pertanyaan wartawan, bahwa sejak 30/8/2019, pihak GG tidak turun lagi ke lapangan, PT. SDHI sebagai penyandang dananya kegiatan pembebasan lahan itu sudah tim gabungan, kami sebagai penyandang dana.
Adanya informasi terjadinya intimidasi dan tekanan pada warga dia mengatakan, kalau adanya tindakan intimidasi itu bukan diranah kami, kami juga sudah mendengar, cuma saya yakin kalau ada intimidasi seperti itu, pihak terkait pasti sudah memikirkan itu, ” bebernya. Sayangnya dia tidak mau menjawab selisih harga dari GG dengan harga Pemda, langsung keburu-buru masuk mobil Alpart hitamnya dengan kawalan para body guardnya.
Ditempat yang sama, Ridwan (84), mengatakan, hasil pertemuan dengan bupati itu tidak ada hasilnya. ” Hasilnya ngambang mas, karena tidak ada kepastian berapa harga, kalau harganya tetap 10,5 juta/ru, kita tidak boleh, ” kata lelaki mantan Kepala Disnaker Kabupaten kediri tersebut.
Hampir semua warga terdampak bandara yang berada di wiayah Kecamatan Banyakan, Grogol dan Tarokan merasa ditekan terus oleh Pemkab Kediri, karena mereka tetap dipaksa melepas dengan harga 10,5 juta/ru. Coba bayangkan, apa mereka itu tidak mikir, tanah kami mau dihargai 10.5 juta/ru, padahal tanah di luarnya sudah 20 juta sampai 25 juta/ru, terus nasib kami ini bagaimana, “tandasnya, dengan mimik kecewa.
Usai acara pun Bupati Kediri dr.Hj.Haryanti yang masa jabatanya tinggal beberapa bulan itu tidak berani menemui wartawan, bahkan langsung ngelonyor meninggalkan acara menghindar dari kerumunan wartawan yang sudah menunggu dipintu depan, Haryanti pulang melalui pintu belakang.
(Rs’08)
Komentar