Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya- Suasana susah masih terus menyelimuti warga terdampak bandara kediri. Di tiga Desa terdampak, yakni, Desa Jatirejo ada 3 KK, Desa Ngrogol 38 KK dan Desa Bulusari ada 9 KK, warganya masih susah dan bingung karena sampai saat ini rumah dan tanah satu-satunya yang mereka miliki terkena dampak bandara Kediri, belum ada tanda tanda beres.
Pasalnya, harga yang ditawarkan Pemda Kediri terlalu murah dan tidak bisa dibelikan lagi tanah di sekitarnya. Harga yang ditawarkan tetap pada kisaran 10.5 juta/ru (14 meter persegi). Sedangkan harga tanah di luar terdampak sekarang melonjak jadi 20 juta/ru sampai 25 juta/ru.
Kedatangan Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Soetrisno, yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Kediri, yang diharap warga bisa menyelesaikan kebuntuan selama ini bisa selesai, tapi malah sebaliknya. Bupati dengan dikawal puluhan Satpol PP dan aparat lainnya seakan mau menghadapi musuh, padahal yang ditemui warganya. Seakan Bupati pakai cara lain supaya warga takut, tapi malah sebaliknya, warga makin kekeh mempertahankan asetnya.
Bos PT. SDHI seolah malah menakuti warga, yang perlu dipahami diwarga adalah ini sudah PSN, berarti bukan swasta lagi, tapi swasta bekerjasama dengan Pemerintah, tegas Maksin Arisandi, saat diminta konfirmasi usai pertemuan.
“Menyangkut adanya perbedaan harga antara saat dibebaskan GG sama oleh Pemda, Maksin berusaha ngelest dan menghindar dari topik pertanyaan wartawan dengan menjawab sekenanya, bahwa sejak 30/8/2019, pihak GG tidak turun lagi ke lapangan, PT. SDHI sebagai penyandang dananya kegiatan pembebasan lahan itu sudah tim gabungan, kami sebagai penyandang dana,” ucapnya.
Lanjut Maksin Arisandi, Kami mengetahui kalau di lapangan ada tindakan intimidasi, dan pressur pada masyarakat,” itu bukan diranah kami, kami tau itu semua, cuma saya yakin kalau ada intimidasi seperti itu, pihak terkait pasti sudah memikirkan itu, ” tegasnya berkelit.
Saat ditanya adanya perbedaan harga dimana saat pembebasan lahan oleh SDHI 15.4 juta/ru sedang Pemda hanya 10.5 juta/ru, Maksin tidak mau menjelaskan rinci sambil ngeloyor meninggalkan lokasi.
Ditempat yang sama, Ridwan (84), mengatakan, hasil pertemuan dengan bupati itu tidak ada hasilnya. ” Hasilnya ngambang mas, karena tidak ada kepastian berapa harga, kalau harganya tetap 10,5 juta/ru, kita tidak boleh, ” kata lelaki mantan Kepala Disnaker Kabupaten kediri tersebut.
Hampir semua warga terdampak bandara yang berada di wiayah Kecamatan Banyakan, Grogol dan Tarokan merasa ditekan terus oleh Pemkab Kediri, karena mereka tetap dipaksa melepas dengan harga 10,5 juta/ru. Coba bayangkan, apa mereka itu tidak mikir, tanah kami mau dihargai 10.5 juta/ru, padahal tanah di luarnya sudah 20 juta sampai 25 juta/ru, terus nasib kami ini bagaimana….?? Anehnya Bos PT. SDHI, Maksin Arisandi menguasai panggung dan seakan dia tutup mata..tutup telinga.. Dia
malah menakuti warga juga seolah dia juga ditekan Pemda, padahal yang punya lahan itu warga.
“Yang perlu dipahami diwarga adalah ini sudah PSN, berarti bukan swasta lagi, tapi swasta bekerjasama dengan pemerintah….” menirukan ucapan Maksin di pertemuan.. “tandasnya, dengan mimik kecewa.
Usai acara pun Bupati Kediri dr.Hj.Haryanti yang masa jabatanya tinggal beberapa bulan itu tidak berani menemui wartawan, bahkan langsung ngelonyor meninggalkan acara menghindar dari kerumunan wartawan yang sudah menunggu dipintu depan, Haryanti pulang melalui pintu belakang.
(Rs’08)
Komentar