oleh

Tokoh NU, Dosen Dan Masyarakat Bedrek Kirim Surat Ke Dewan, Tantang Bupati dr. Haryanti Debat Di RDP

-daerah-4,537 views

Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya-  Hiruk pikuk dan Kisruh pembebasan lahan bandara Kediri sepertinya akan terus berkepanjangan, pasalnya tokoh Nahdatul Ulama (NU) Gus Suryadi, yang juga pendiri Ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI), Tokoh pemuda Bedrek, Fauzi Nugroho. M.Psi, yang juga tenaga pengajar di IAIN dan UNP Kediri bersama masyarakat terdampak bandara Kediri mengirimkan surat ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Rabu (22/1/2020).

Dalam surat yang dikirimkan pada Dewan tersebut, warga minta untuk dipertemukan kusus dengan Bupati Kediri, dokter Haryanti Sutrisno sebagai pembuat kebijakan di forum Dewan atas kebuntuan proses pembebasan lahan bandara. Warga meminta kepada Bupati dokter Haryanti untuk bernyali dan berani datang langsung menemui warganya di RDP.

Menurut Gus Sur dan Fauzi Nugroho. M.Psi, dikantor Dewan usai menyerahkan surat menjelaskan pada Detik Bhayangkara.com, masyarakat Bedrek Selatan sudah jenuh dengan adanya intimidasi dan manuver manuver Pemkab untuk memaksa agar tanahnya diserahkan ke Pemda dengan harga yang rendah.

”Coba bayangkan tanah warga dibeli dengan harga 10.5 juta/ru (14 meter persegi) sedangkan tanah diluaran saja sudah mencapai 20 juta sampai 25 juta /ru, ini kan anah tapi nyata,” ucap Gus Sur yang diamini Fauzi.

Lanjut Gus Sur, warga Bedrek dan lainnya mendukung adanya bandara Kediri, tapi tolong diperhatikan akan nasip dan masa depan mereka serta keluarganya, apalagi ini warga kurang mampu. Dulu harga saat dibebaskan oleh PT. SDHI harga tanah mencapai 15.4 juta/ru, rumah 4 juta/meter, pagar 3 juga/meter, tapi mengapa setelah di kendalikan oleh Tim sembilan bentukan Bupati Kediri harga tanah menjadi hanya 10.5 juta/ru, rumah 2.3 juta sampai 3 juta/meter, terus selisih harga itu siapa yang nilep, ini harus diusut sampai tuntas, selisihnya sangat banyak sekali.

”Dengan kejadian dan kerancuan dilapangan tersebut harusnya Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harusnya sudah bisa turun untuk melaksanakan lidik,” tegas Gus Sur yang juga menjabat Ketua DPP Pro Jokowi (Projo).

Warga Bedrek sudah habis kesabarannya, mereka merasa dijadikan obyek perkosaan mental, sudah hampir empat bulan semenjak adanya tim Sembilan bentukan Bupati Kediri dokter Haryanti tersebut, kehidupan warga sana resah, apalagi pada saat pertemuan di warles penthur Agung Mulyo, beberapa saat yang lalu, Bupati tidak bisa menguasai makalah sehingga saat di tanya warga, dokter Haryanti tidak bisa menjawab pertanyaan warga dan menjawab sekenanya, sehingga yang menjadi bamper dan bulan-bulanan pertanyaan warga adalah Wakil dari PT. SDHI, Maksin Arisandi.

Lebih parahnya lagi, saat usai pertemuan, Bupati langsung ambil langkah seribu dari kejaran para wartawan dengan lewat pintu belakang.

”Dengan situasi tersebut, maka Maksin Arisandi, wakil dari PT. SDHI, langsung dikepung oleh puluhan awak media dan menjadi bulan-bulanan serta cecaran pertanyaan awak media,” bebernya.

Ditempat yang sama, Wakil DPRD Kabupaten Kediri, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Drs. H. Sentot Djamaludin, yang akrap disapa abah Sentot menjelaskan, Saya akan membantu kasus ini, kasus ini harus segera diselesaikan secara baik-baik dan jangan ada yang dirugikan, apalagi masyarakat di Bedrek tersebut kurang mampu.

”Ini harus dicari solusi yang terbaik, mungkin bisa dilakukan dengan relokasi, dengan catatan masyarakat mau dan jangan dipaksa serta diintimidasi,” kata Abah Sentot.

Lanjut Abah Sentot, saya juga heran, mengapa pihak Pemkab baru menyerahkan rancangan RTRW bulan Nopember kemarin, ini prosesnya kan juga panjang, masih membentuk Panitia Kusus (pansus) juga.

”Pokoknya sekali lagi jangan sampai ada penekanan, dan intimidasi pada warga di sana,” pungkasnya. (Rs’08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed