oleh

Benarkah RAB Itu Rahasia dan Tidak Boleh Diketahui Oleh Masyarakat

-daerah-16.372 views

Detik Bhayangkara.com, Kediri Raya-  Pembangunan jalan Dusun Gerdu Desa Bangsongan telah usai. Pembangunan jalan kampung dengan biaya yang bersumber dari Silpa Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 169.766.100, – meninggalkan permasalahan masyarakat desa Bangsongan.

Sebenarnya permintaan masyarakat kepada Pemerintah Desa dan TPK tidaklah berlebihan. Masyarakat minta supaya RAB pembangunan akses jalan tersebut bisa di perlihatkan kepada masyarakat Desa.

Sayangnya pihak Pemerintah Desa dan TPK Bangsongan bersikukuh, bahwa RAB itu rahasia.

Menurut Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kayen Kidul, Sungkono saat di hubungi lewat telepon selulernya di nomor 081.232.346.XXX mengatakan pada awak media, bahwa RAB itu rahasia, artinya tidak semua bisa melihatnya.

”RAB itu yang tahu ya desa karena rahasia. Yang berhak untuk mengecek RAB itu kan Inspektorat dan sebagainya itu,” ucapnya.

Tambah Sungkono menekannkan, jadi RAB itu rahasia untuk desa, dokumen Desa yang berhak memeriksa adalah pihak yang berwenang.

”BPD itu tidak bisa membuka RAB, kalau globalnya pemakaian anggaran bisa. Kalau RAB tidak boleh ya memang tatanannya begitu,”terang Sungkono.

Sungkono menegaskan, yang bisa membuka RAB itu ya tim yang bisa mengecek-ngecek. Kalau RAB secara global bisa, tapi kalau rincian satu persatu tidak bisa.

Sementara itu menurut Drs. H. Lutfi Mahmudiono, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri mengatakan pada awak media, Kalau RAB/Bestek itu kewenangannya di pemeriksa, ekspektorat, BPK, BPKP dan Penegak Hukum.

”Sedangkan BPD, DPRD dan masyarakat sebatas pada pengawasan pelaksanaan APBD dan APBDes,” ucapnya, Rabu (15/4/2020).

Tambah Drs. H. Lutfi. M, yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kediri menjelaskan, apabila ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan, maka masyarakat Desa bisa melaporkan ke Ekspektorat dan APH.

”Kalau DPRD bisa meminta pada BPK untuk melakukan audit investigasi,” tegasnya.

(Dikutip Dari Antara New). Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan rincian penggunaan anggaran dari alokasi dana desa yang bersumber dari APBN maupun sumber lainnya wajib diketahui oleh publik untuk menghindari kecurigaan adanya penyalahgunaan dana di desa bersangkutan.

”Kepala Desa atau aparatur desa harus transparan dalam penggunaan keuangan desa dari berbagai sumber,” kata Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Rukijo saat kegiatan sosialisasi kebijakan dana desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Rukijo menuturkan sesuai aturan aparatur desa harus mendokumentasikan semua keuangan desa mulai dari pendapatan sampai pengeluaran kemudian dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh penggunaan anggaran yang sudah didokumentasikan itu, kata dia, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat desanya.

”Harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat lewat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), lalu diinformasikan dengan ditempelkan di kantor desa,” katanya.

Jika desa tidak mempublikasikan realisasi anggaran, kata Rukijo, sesuai aturan masyarakat berhak menanyakannya langsung kepada desa.

Ia berharap dapat aktif bertanya dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada kecurigaan penyalahgunaan anggaran desa.

”Masyarakat harus proaktif bisa melalui BPD, dan harus dilaporkan (penyalahgunaan),” katanya.

Ia menambahkan alokasi dana desa diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan irigasi.

Sosialisasi tersebut, lanjut dia, disampaikan juga tentang pembangunan fisik yang harus dilakukan secara swakelola yaitu melibatkan masyarakat dan menggunakan sumber alam yang ada di desa setempat.

”Pada saat pembangunan fisik harus swakelola, padat karya, melibatkan masyarakat sana, jangan pakai kontraktor dari luar, karena nanti uangnya dipakai diluar,” katanya (bersambung). (Rs’08)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 comments

  1. Saya tidak sepskat kalau SPBDes merupakan bahan rahasia. Dlm uu desa no 6 thn 2014 melalui permendagri no 20 thn 2018 pasal 2 terkait transparansi pengelolaan keuangan Desa yg transparan, akuntabel dan partisipatif, jd mencurigakan jika yg lebih berkompoten dlm hal ini masyarakat desa tidak boleh tahu tentang anggaran senentara dana desa di peruntukksn kpd masyarakat sbg obyek pembangunan

News Feed