oleh

Diduga Tebang Pilih Dalam Pembagian Proyek, APJK Soroti Kinerja PUBM

-headline-12.511 views

Detik Bhayangkara.com, Kab. Malang – Beberapa tahun terakhir semenjak Ir. Anwar hengkang dari Dinas PU Bina Marga (PUBM) Kab. Malang (sekarang pensiun, Red), kemelut terkait pembagian paket proyek PL di lingkungan SKPD tersebut selalu menuai kontroversi. Kali ini, PU PUBM Kab. Malang kembali mendapat sorotan dari Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi (APJK) Malang Raya atas dugaan tebang pilih pembagian sejumlah proyek PL di dinas tersebut.

APJK Malang Raya, kemarin telah mendatangi kantor PUBM untuk menindaklanjuti surat yang telah dikirim kepada Kepala Dinas (Kadin) PUBM, terkait dengan proyek di Kabupaten Malang yang sampai saat ini APJK Malang Raya tidak pernah diikutsertakan dalam partisipasi membangun Kabupaten Malang.

”Kita sudah mengirimkan surat 2 kali, tapi tidak ada tanggapan dari dinas PUBM,” ucap penasehat APJK, H. Alatas kepada awak media, Selasa (23/6/2020).

APJK Malang Raya ini adalah rekanan Pemkab Malang sudah lama, dan yang terdiri dari beberapa asosiasi, misalnya dari gapeknas, aspekindo, axindo, gapensinas, askinas dan banyak lagi yang lainnya.

”Sebelum-sebelumnya dan selama ini kami sinergi sekali, tapi ada apa sebenarnya, utamanya tahun kemarin dan tahun sekarang itu kok tidak pernah memperhatikan kami,” keluhnya.

Terpisah, Dewan Pendiri APJK Malang Raya, Rudi Hartono saat di konfirmasi awak media via selulernya menerangkan, memang benar rekanan di Bina Marga banyak CV, namun mereka juga tahu bahwa dari sekian banyak CV itu satu orang bisa memiliki lebih dari satu CV.

”Kami sebagai rekanan yang cukup lama telah bekerjasama dengan Dinas PUBM membangun Kab. Malang di buat terheran-heran oleh gebrakan dan kebijakan Kadis baru dan jajaranya,” bebernya (24/6/2020).

Baca Juga : Ketua KPK : 10 Daerah Paling Banyak Korupsi https://detikbhayangkara.com/2020/06/24/ketua-kpk-10-daerah-paling-banyak-korupsi/

Bayangkan, imbuhnya, sekitar tiga tahun terakhir paket yang sangat banyak (dibandingkan dengan SKPD lainnya) selalu dibilang habis tiap kali kami meminta bagian. Kami yang tergabung dalam APJK Malang Raya mempunyai kecurigaan dan praduga bahwa ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kejadian itu terus berulang.

”Ada kekuatan yang kuat yang memaksa pejabat Dinas PUBM Kab. Malang menyerahkan sebagian besar paket-paket PL tersebut, sehingga sebagian besar rekanan tidak mendapatkan bagian,” ungkapnya.

Masih menurut Rudi, di duga ada oknum Pejabat Dinas PUBM Kab. Malang yang bermain sendiri, dan mengerjakan paket-paket PL tersebut dengan cara meminjam bendera, atau membuat bendera sendirian.

”Dari kemungkinan itu yang jelas mereka telah melakukan praktek-praktek afiliasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami sebagai rekanan lama akan terus melawan dan menggaungkan ketidakberesan itu sampai mereka bisa berlaku adil, atau sampai mereka bisa diseret ke meja hijau,” tandasnya.

Tidak Banyak yang disampaikan Kepala Dinas PUBM, Ir. Romdhoni ketika di konfirmasi terkait kedatangan APJK tersebut,

”Terima kasih infonya,” Jawabnya singkat. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed