Detik Bhayangkara.com, Kab. Malang – Dugaan monopoli paket PL pada proyek di lingkungan Dinas PU Bina Marga (PUBM) Kab. Malang kian di sorot oleh sejumlah LSM, aliansi dan aktivis di berbagai masyarakat, bahkan sejumlah rekananpun yang merasakan ketidak adilan, kini mulai berteriak, namun anehnya, hingga saat ini Kadis PUBM memilih bungkam dan diam seribu bahasa.
Sebelumnya, salah satu pendiri Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi Malang Raya (APJK Malang Raya), Rudi hartono menyatakan bahwa, adanya kecurigaan ketidak beresan dalam pembagian paket PL (Penunjukan Langsung) pada proyek di dinas PUBM Kab. Malang.
“Saya selaku inisator dan pendiri Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi Malang Raya (APJK Malang Raya) semakin mencurigai adanya ketidakberesan dan praktek-praktek Afiliasi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serius yang dilakukan oleh pejabat dilingkungan Dinas PUBM Kab. Malang. Bau busuk itu semakin menyengat dalam mengelola uang Rakyat Kab. Malang,” ucap Rudi Hartono kepada awak media ini, Kamis (25/6/2020).
Bayangkan saja, imbuhnya, kita hitung atau kalkulasi kasar saja, jika tahun ini Dinas PUBM Kab. Malang mendapatkan bagian APBD 2020 sebesar Rp 450 M saja, untuk membangun infrastruktur diseluruh wilayah Kab. Malang, kemudian dipotong 50% untuk penanganan Covid-19. maka masih tersisa lebih kurang Rp 225 M.
“Dari sisa anggaran itu, kami menilai tren yang di tayang di LPSE sebagian besar atau bahkan bisa seluruhnya dianggarkan untuk paket PL (Penunjukan Langsung), maka akan ada lebih kurang 1.250 paket PL. Atau katakanlah dianggarkan Rp 200 M untuk PL maka akan ada 1000 paket PL,” ungkapnya.
Masih menurut Rudi yang juga seorang pengusaha jasa konstruksi menerangkan, anda bisa bayangkan jika pejabat yang berwenang bisa berlaku adil dan tidak melakukan praktek-praktek Monopoli, Afiliasi dan KKN, maka semua rekanan akan mendapatkan bagian yang memadai, dan akhirnya akan membuka lapangan kerja yang merata di seluruh Kab. Malang.
Ketua LSM Komunitas Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (KMP3), Sayudi berharap, agar Bupati Malang, HM Sanusi segera turun tangan, ikut menyelasaikan kasus tersebut.
Baca Juga : Pendiri APJK Malang : Bau Busuk Itu Semakin Menyengat https://detikbhayangkara.com/2020/06/25/pendiri-apjk-malang-bau-busuk-itu-semakin-menyengat/
“Jangan sampai gara – gara kasus tersebut tidak selesai, membuat dukungan masyarakat menjelang Pilkada Kab. Malang semakin berkurang,” tegasnya kepada awak media, Selasa (30/6/2020).
Untuk itu, imbuhnya, harus ada transparansi, sebaran paket proyek PL tersebut kemana saja, dan apa saja kreteria rekanan yang mendapatkan pekerjaan tersebut.
“Cukup sekali saja KPK datang di Bumi Arema ini, jangan sampai ada jilid 2,” tandasnya.
Hingga berita ini dirillis kembali, belum ada tanggapan baik dari Bupati Malang ataupun Kepala dinas PUBM. (Red)
Komentar