Detik Bhayangkara.com, Kab. Malang – Pernyataan Bupati Malang, HM. Sanusi yang menjamin bahwa Kepala Dinas PU Bina Marga (PUBM) tidak akan akan terlibat (10/8/2020) terkait ambrolnya jalan, dan retaknya pembangunan retaining wall (dinding penahan) di desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dinilai Ketua Forum Independen Masyarakat Malang Raya (FIMMR), Subaryo, SH tidak tepat dan melukai warga Malang.
“Bupati seharusnya bersifat koordinatif, karena seluruh Kepala Dinas adalah pembantunya,” tegas Bang Baryo sapaan akrab Subaryo, SH, Rabu (12/8/2020).
Saya,imbuhnya, turun langsung ke lokasi tersebut, dan melihat langsung adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
“Ini kan pekerjaan dinas PUBM, sehingga sepatunya menjadi tanggungjawab dinas tersebut,” ungkap Bang Baryo yang juga seorang advokat.
Baca Juga : Bupati Malang : Saya Jamin Kepala Dinas Tidak Akan Kena https://detikbhayangkara.com/2020/08/10/bupati-malang-saya-jamin-kepala-dinas-tidak-akan-kena/
Menurutnya, Kepala dinas itu kan membantu Bupati, seharusnya Bupati harus mengambil kebijakan, bukan menjamin Kepala Dinas.
“Karena Sanusi sudah menjamin kepala dinas, maka nanti saya minta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa Sanusi juga, terkait kebocoran dana tersebut,” tandasnya.
Hingga berita ini ditayangkan kembali, kepala Dinas PUBM, Ir Romdhoni belum mengeluarkan statementnya terkait proyek yang di bangun pada tahun anggaran 2019, oleh DPUBM Kab. Malang melalui penunjukan langsung ( PL ) dengan nilai kontrak sekitar Rp 196 juta, baru setahun kondisinya hampir ambrol, dan mulai retak retak.
Parahnya, setelah di beritakan di duga Dinas PUBM sengaja menghilangkan jejak, dengan cara jalan yang ambrol di cor kembali tanpa memperbaiki kualitas dinding penahan tersebut. Anehnya, perbaikan jalan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Desa Tambakrejo dan Pegawai UPTD PUBM Turen. (Red)
Komentar