Detik Bhayangkara.com, Pontianak – Para pengamat menilai Provinsi Kalimantan Barat termasuk daerah yang sangat tinggi dalam konflik pertanahan, baik konflik sesama warga bahkan konflik terjadi dengan pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut para stakeholder termasuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Wartawan (FKW) serius mengkaji masalah pertanahan yang dibahas dalam bentuk kegiatan seminar ini dengan tema Penguatan Sistem Penanganan Konflik Pertanahan Serta Pembebasan Lahan, Senin (08/03/2021).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda kalbar, Gubernur Kalbar yang di wakili Samuel, dan Kajati di wakili Dr Irfan sebagai Asdatun.
Ketua Pengurus Forum Komunikasi Wartawan Kalbar, Edi Ashari.SH mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se Kalbar agar serius dalam hal penanganan konflik pertanahan di Kalbar.
“Mengenai pembebasan lahan saya berharap kepada pemerintah agar betul-betul memberikan yang terbaik atas lahan yang terkena imbas pembangunan proyek jalan pemerintah,” tegas Edi Ashari, SH.
Namun menurut Edi, yang paling penting adanya penggantian obyek lahan yang terkena pelebaran jalan pemerintah. Karena Kalbar begitu luar biasa terjadinya konflik pertanahan yang menjadi sorotan publik.
“Menurutnya masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (17/02/2021).
Ditambahkannya, bahwa Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah.
“Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, Polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat,” ucapnya. (Syafarudin Delvin, SH)
Komentar