Detik Bhayangkara.com, Poso – Para kepala desa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mengeluhkan buruknya kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemda Poso Lusiana Sigilipu.
Salah satunya kinerja pelayanan mekanisme pencairan dana desa (DD), karena tata cara pencairan dana desa yang berulang-ulang kali. Sehingga membuat para kepala desa (Kades) harus bolak balik ke kota Poso.
Bagi para Kades, proses yang berbelit-belit di Dinas PMD itu memakan waktu dan biaya besar.
“Hal itu dikarenakan Kadis PMD Poso Lusiana Sigilipu, memberikan rokomendasi dua sampai tiga kali pencairan,” kata sejumlah kepala desa kepada awak media DetikBhayangkara.com yang minta identitasnya ditutupi, Selasa (09/03 ).
Contohnya, kata mereka, dalam satu tahab pencairan DD sebesar 40 persen yang masuk rekening desa, terkadang belanja desa dan pekerjaan yang harus dilaksanakan selesai dalam tahab pertama terhambat, dikarenakan dananya tidak cukup.
“Jadi harus memohon lagi rekomedasi ke Kepada Dinas PMD. Makanya dikalangam para kepala desa ada istilah Kadis PMD Poso membuat aturan sendiri,” ungkap mereka.
Padahal, sambung para Kades, sudah jelas dalam petunjuk pelaksana pencairan dana desa dimana tahab satu sebesar 40 persen, dengan hanya sekali rekomendasi pencairan. Hal ini, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Dimana hanya tiga kali rokomendasi tahab satu sebanyak 40 persen tahab dua 40 persen dan teralhir tahab tiga 20 persen. Sehingga semua kebutuhan desa yang masuk pada agenda APBDS desa tahab satu selesai sesuai target,” jelas para Kades.
Mereka menambahkan, aturan yang dibuat sendiri oleh Kepala Dinas PMD sangat memperpanjang pelayanan birokrasi. Tidak sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, agar Pelayanan Birokrasi lebih Dipercepat dan Sesederhana mungkin Agar Pelaksanaan Sesuai Target.
Bukan itu saja, usulan-usulan desa yang sudah melalui musyawarah desa dan sudah menjadi harapan masyarakat untuk dilaksanakan. Tapi oleh Dinas PMD mengganti usulan tersebut sesuai dengan keiginan Kepala Dinas PMD.
“Dan beberapa kali kepala-kepala desa menghadap Bupati Poso, waktu itu masih Darmin Sigilipu, agar Kepala Dinas PMD Poso diusulkan untuk diganti karena mempersulit para Kades. Namun tidak direspon,” jelas mereka.
Hal ini, mereka duga karena masih ada hubungan kerabat dekat dengan mantan bupati Poso Darmin dengan Kadis PMD, sehingga masih tetap dipertahankan sampai saat ini.
“Padahal keluhan-keluhan para kepala-kepala desa sudah begitu di puncak kekesalan akibat kebijakannya yang otoriter,” tutup mereka.
Sementara itu, Kadis PMD Poso ketika diminta konfirmasi terkait keluhan sejumlah kepala desa melalui telepon genggamnya, Selasa ( 09/03 ) tidak menjawab pertanyaan wartawan. Dia hanya mengaku sibuk karena masih banyak acara. ( Agus )
Komentar