Detik Bhayangkara.com, Sanggau – Kesal dan Penuh dengan kekecewaan warga Desa Entikong sudah tak bisa dibendung lagi, rasa kekecewaannya itu ditandai dengan mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo.
Hal ini dilakukan mereka karena menunggu cukup lama terkait penyelesaian ganti rugi lahan yang dijadikan pelebaran jalan negara yang menghubungkan ke negara tetangga Malaysia. Hal tersebut diungkapkan perwakilan pemilik lahan, Raden Nurdin kepada awak media.
“Kami sangat kecewa karena telah menunggu lebih dari empat tahun belum juga tuntas penyelesaian pembayarannya. Sementara kondisi perekonomian warga perbatasan terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Susah mencari uang, boro-boro mau dagang, untuk makan saja susah. Bahkan banyak dari warga sini hilang mata pencarian akibat pandemi seperti yang kita rasakan sekarang,” kata Nurdin.
Ia menambahkan, sebagai warga negara yang baik, warga sangat mendukung pemerintah untuk membangun. Buktinya halaman bahkan teras depan rumah dirobohkan untuk membangun.
“Sekarang pembangunan sudah selesai, ganti rugi dilupakan. Inikan memancing kemarahan warga,” tambahnya.
Dijelaskannya pula,mereka sudah mengadukan hal rersebut kepada Gubernur Kalbar melalui suratnya nomor : 83/lll/500.11-61.03/lll/2019 di bulan Agustus perihal pembebasan tanah dan bangunan dampak dari pembangunan jalan.
Warga pada April 2021 pernah diundang dalam rapat bersama Balai Pelaksana Jalan Nadional (BPJN) Kalbar, yang berlangsung di Kecamatan Entikong. Rapat tersebut dipimpin Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk membahas masalah penyelesaian lahan.
Dalam rapat tersebut disimpulkan masyarakat meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran pengadaan lahan,saat ini masih banyak yang belum dibayar lunas untuk pelebaran jalan yang menghubungkan ke negara tetangga Malaysia. Sedikitnya 161 kepala keluarga yang menunggu penyelesaian ganti rugi lahan ini.
“Salah satu kesepakatan poin penting harus diingat, dalam rapat tersebut apabila belum ada tindak lanjut dari pusat, kemungkinan jalan akan ditutup oleh warga,” kata Nurdin.
Rencananya jalan dengan lebar 5 meter ditingkatkan menjadi 20 meter sepanjang 20 kilometer lebih dari PLBN Entikong sampai Balai Karangan, ternyata baru dikerjakan 5 kilometer.
Menyikapi adanya aksi warga yang akan menutup jalan Lintas Negara dan berkirim surat ke Presiden itu dibenarkan oleh Kades Entikong, Kiki. Bahkan ia menyarankan agar warga menunda untuk melakukan pemblokiran jalan.
“Pemblokiran itu ditunda dululah, kan malu kita jika warga Malaysia datang tidak bisa lewat. Semua permasalahan dapat diselesaikan. Kita harapkan surat terbuka yang dikirim ke Bapak Presiden dapat segera di tindak lanjutinya. Jika memang warga kita dipanggil untuk menghadap, selaku kepala desa siap mengantarkannya,” ujar Kiki. (Peru Artiadi)
Komentar