Detik Bhayangkara.com, Sumut – Sudah sekian kalinya rapat pertanggung jawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sei Kasih kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu provinsi Sumatera Utara di gelar oleh Desa, Sabtu (03/10/2021).
Awal berdirinya BUMDes pada Maret 2017 hingga April 2018, hanya berjalan 1 tahun menuai kontraversi ditengah masyarakat, dan sudah sering dilakukan pertemuan guna membahas kemana dana tersebut.
Kali ini Rapat di hadiri oleh Camat Bilah Hilir Bangun Siregar, Taufik Umri sebagai Tenaga Ahli Propesional Masyarakat (TA-PM), Slamat Sutikno SE sebagai Plt Kades Sei Kasih, pendamping Desa, Budi Iskandar (Ketua BUMDes), tokoh masyarakat dan tokoh Agama.
BUMDes yang bergerak di bidang niaga jual beli Alat Tulis Kantor (ATK) dan elektronik yang di danai melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 lalu sebesar Rp 350 juta, di duga tidak jelas penggunaannya.
Padahal harapan pemerintah pusat berdirinya BUMDes agar dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD), sangat di sayangkan usaha tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan dan belum dapat di pertanggung jawabkan oleh pengurus BUMdes tersebut.
Usai rapat awak media Detik Bhayangkara konfirmasi kepada Taufik Umri TA PM, prihal sejauh mana monitoring pemerintahan daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terhadap persoalan BUMDes yang sudah lama tidak aktif.
“Saya sudah mengetahui dan telah monitoring, pada tahun 2019 sudah pernah di adakan rapat namun pihak pengurus belum menyusun laporan administrasi secara utuh sehingga kita beri waktu,” ucap Taufik.
Lanjutnya, sesuai kepmen no 20, dari masyarakat akan diteruskan ke PMD lalu ke inspetorat, dan apabila ada kejanggalan atau temuan kebocoran uang negara, maka pengurus harus mengembalikan dan dilanjutkan kejenjang atas.
“Semoga BUMDes yang ada di kabupaten Labuhanbatu bisa berjalan dan dapat menambah PAD juga mensejahterakan masyarakat, khususnya Desa Sei Kasih ini,” harap Taufik selaku tenaga ahli. (Suwardi)
Komentar