Detik Bhayangkara.com, Koltim – Adapun Tujuan dari diselenggarakannya rapat kegiatan pembinaan Administrasi pembangunan adalah suatu proses pengendalian usaha (administrasi) oleh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Plh. Bupati Koltim pada rapat Pembinaan kegiatan administrasi pembangunan, (4/11/2021) di aula kantor Bupati Koltim.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut kepala BPKAD Sulawesi tenggara bersama kepala UKPBJ Provinsi Sultra.
Dalam sambutanya, Plh Bupati menyampaikan bahwa, Saya sebagai pemerintah daerah mengharapkan agar dapat meningkatkan sistim kepemerintahan dalam bidang dan fungsi masing-masing dengan kewenangan komunikasi dan koordinasi yang baik serta mendapatkan hasil kerja yang tinggi.
Sebagaimana yang saya sampaikan, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan mutu tepat sasaran dengan komunikasi yang baik salah satu upaya yang ditempuh dalam pengendalian eksistensi yang sukses terhadap program kegiatan yang dilaksanakan secara internal masing-masing.
Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan merupakan mata rantai saling berkesinambungan maka itu saya perlu tekankan bahwa aktivitas pembagian tingkat.
Berdasarkan data realisasi maupun dalam bentuk konsultansi, koodinasi dan bentuk lainnya secara keseluruhan untuk mendukung dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan melalui upaya pengendalian secara systematis agar kegiatan yang telah dilaksanakan tercapai dengan baik sebagai bagian dari pelayanan public kepada masyarakat.
Begitu pula berdasarkan data realisasi kerja APBD diperpanjang sampai tanggal 15 oktober 2021 secara nasional.
Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi kabupaten kota, Sulawesi tenggara, keuangan tertinggi sampai dengan bulan Oktober adalah kabupaten Konawe sebesar 61% dan keuangan terendah untuk terkait realisasi fisik sampai dengan Oktober adalah Kolaka timur.
Terima kasih kepada inspektur atas waktunya dan semua kepala OPD lingkup kabupaten Kolaka timur. Melalui kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan
1. Semua pimpinan OPD harus dapat melaksanakan pengadalian dalam pengolaan keuangan dan semua kegiatan dilingkup OPD sehingga semua kegiatan dapat terselesaikan dengan baik tepat waktu dengan kualitas hasil yang memuaskan dan harapan saya rasakan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara bebas.
2. Untuk segera melakukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi anggaran dengan saat ini telah memasuki triwulan 4.
3. Melakukan evaluasi semua kegiatan tahunan anggaran 2021 dalam rangka dana yang ada di OPD
Selanjutnya evaluasi kegiatan seluruh OPD termaksud kacamatan berkewajiban mengantri data sosialisasi kegiatan dan menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10/11 Kepada bupati kolaka timur dan pembangunan sekda kabupaten kolaka timur.
Dalam kesempatan tersebut pula, Plt lnspektorat Koltim Husain T, S.Pd menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah daerah memberi kewenangan kepada inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kencang – kencangnya kita untuk penyerapan anggaran ini juga saya sering sampaikan pada saat rapat di provinsi bersama gubernur, saya kira benar kita harus mempercepat penyerapan untuk pergerakan perekonomian tapi jangan lupa jangan hanya penyerapan tapi tdk sesuai dengan aturan, jangan sampai tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
“Kurang lebih 2 Minggu lalu di provinsi di sampaikan lagi MoU antara bapak Gubernur, Pak Kejati, Bapak Kapolda dan BPKP dalam rangka untuk menindak lanjuti kegiatan-kegiatan atau yang melalui pengeluaran masyarakat adanya indikasi dan korupsi,” tutupnya. (@ntDBkom)
Komentar