Detik Bhayangkara.com, Kabupaten Malang – Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah menyebutkan audit yang dilaksanakan hanya 60 Desa Sekabupaten Malang, Senin ( 10 / 02 / 2021 ).
Ketua DPRD Kabupaten Malang saat dihubungi awak media terkait lolosnya tidak di audit sebanyak 330 desa dan kelurahan dari Inspektorat dengan jumlah Desa sekabupaten Malang 378 Desa di tambah 12 kelurahan, hanya 60 Desa yang di audit juga diam seribu bahasa terkesan cuek dan tidak ada perhatian, ( 06 november 2021 ).
Padahal dalam tugasnya DPRD Kabupaten selaku pengawas, monitoring, jika ada yang tidak benar dan atau ada kurang benarnya di Kabupaten malang, ia berhak menyampaikan aspirasi dan menegur kebijakan Eksekutif, demi kebaikan bersama dan pencegahan pelanggaran terkait pemakaian APBD yang di salurkan di desa-desa se-kabupaten malang.
Lebih lanjut awak media klarifikasi melalui ponselnya, jika ada pelanggaran penggunaan APBD yang di salurkan melalui ADD dan DD itu apakah kita semua diam, jawabnya diam dan cuek saja tidak ada balasan.
Di tempat terpisah Bupati Malang Drs H. Sanusi saat di hubungi awak media terkait lolosnya tidak di audit oleh Inspektorat desa sebanyak 330 desa Sekabupaten Malang, dan yang di audit Inspektorat hanya 60 desa saja juga diam dan tidak ada jawaban, ( 06 november 2021 ).
Kepala Inspektorat Tridiyah menjelaskan, tentang lolosnya tidak audit 330 desa Sekabupaten Malang, ini bukan lolos dan tidak lolosnya , kami APIP melaksanakan Audit berdasarkan peta resiko, dan memperhatikan daya dukung kami jumlah auditor terbatas, sehingga kami hanya audit di 60 desa.
Bagaimana jika ada pelanggaran dan penyimpangan penggunaan dana APBD yang berasal dari rakyat, apakah kita semua diam dan kita biarkan saja, Inspektorat juga tidak ada jawaban.
Tentang pentingnya penambahan personil Inspektorat, apakah sudah di sampaikan ke Bupati Malang, Tridiyah menyebutkan, sudah ada dan berusaha dicarikan formasi lain. Saat ditanya apakah formasi lain itu !!!, belu ada jawaban hingga berita ditayangkan. (Zak)
Komentar