oleh

Diduga PT Cipta Usaha Sejati dan PT Jalin Vaneo Tidak Melaksanakan Undang-undang

-headline-12.223 views

Detik Bhayangkara.com, Pontianak – Permasalahan PT. Cipta Usaha Sejati dan PT. Jalin Vaneo terus bergulir. diduga ada perampasan hak-hak masyarakat hukum adat, yaitu hak akan pembangunan plasma minimal 20%, dan penggarapan lahan masyarakat tanpa GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), serta diduga membuka areal perkebunan di luar konsesi.

Menurut Ginting Mantan GM PT. Jalin Veneo, pada saat mediasi pada tanggal 22 Juli 2022, lahan masyarakat tanpa GRTT.

“Karena ini lahan alih fungsi kawasan,” ucapnya.

Terpisah, Ibnu Hajan menyampaikan, jika alih fungsi Kawasan apakah ada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), atau hasil timber crusing yang menyatakan perusahaan tidak wajib IPK.

“Tolong penegak hukum cek, karena ini berpotensi menimbulkan kerugian negara melalui pajak, dengan areal seluas itu miliaran uang negara hilang,” Ibnu Hajan.

Menurut Ibnu Hajan, didalam dokumen AMDAL, bahwa perusahaan menggunakan Permetaan no. 26 tahun 2007. Sebagaimana pasal 15 huruf L, “ perusahaan membuat pernyataan siap membangun kebun masyarakat minimal sesuai pasal 11, yaitu minimla 20%”.

“Kami minta, kepada pihak pemerintah, khususnya Guberner Kalimantan Barat, BKP Kalimantan Barat dan BPN provinsi Kalimantan Barat untuk mengaudit PT. Cipta Usaha Sejati dan PT. Jalin Vaneo,” harap Ibnu Hajan.

Ditempat terpisah, narasumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kami akan tutup pabik PT. Cipta Usaha Sejati dan PT. Jalin Vaneo minggu depan.

“Karena perusahaan sudah tidak menerapkan aturan, kami akan pakai aturan yang telah di ajarkan sejak kerajaan Simpang, yaitu hukum adat untuk menindaklanjuti surat kami yaitu 14 hari kerja, jika tidak ada respon sesuai hasil rapat di Dinas Perkebunan dan Perternakan Provinsi Kalimantan Barat, maka akan dilaksanakan hukum adat dan portal adat di pabrik kedua perusahaan tersebut,” ujarnya kesal.

Sementara, masyarakat mempertanyakan, kami yang sudah hidup turun temurun dianggap monyet, lalu kerajaan kami bergabung ke Indonesia agar Indonesia merampas tanah kami melalui perusahaan.

“Tolong Pak presiden jelaskan kepada kami, apakah pendiri NKRI men- Nusantarakan Indonesia ini dengan tujuan merampas hak – hak masyarakat hukum adat yang mendeklarasikan bergabung dengan NKRI,” tegas narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini ditayangkan, baik dari perusahaan maupun Kadis perkebunan dan peternakan provinsi Kalimantan Barat saat di konfirmasi via Wa belum ada jawaban. (A. Rakhman Hudri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed