Detik Bhayangkara.com, Pontianak – Ketua DPD Pelikha Roni Penjaitan, SH dan bersama Wakil Ketua DPP Zahirman, SH Kopi Morning bersama awak media di Salah satu Kfe di Paris II (Paret Haji Husin) Kecamatan Pontianak Tenggara Pontianak Kalimantan Barat, Selasa (6/9/2022).
DPD -SPSP. PELIKHA Serikat Pekerja Lintas Khatulistiwa Kali ini sangat menyesalkan keputusan Pemerintah yang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) (3/9/2022).Tolak Kenaikan harga BBM berpendapat, kenaikan harga BBM naik, saat di tengah kondisi ekonomi ditengah – tengah masyarakat masih terpuruk.
Ketua DPD SP, PELIKHA KALBAR, Roni M. Penjaitan, SH menyampaikan, masyarakat menilai, keputusan menaikan harga BBM telah membuktikan bahwa pemerintah tidak peduli dengan jutaan seperti butuh pekerja yang Hanya Buruh Harian Lepas ( BHL), diputus hubungan kerja (PHK) dan melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat, Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, seharusnya gaji buruh juga harus naik pula, bukan malah sebaliknya, hanya membuat keprihatinan bagi buruh – buruh dan rakyat yang meratap dalam kesusahannya dalam saat ini.
“Sebelumnya, ada tiga jenis BBM yang harganya dinaikkan oleh pemerintah yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax. Pertalite dari Rp 7.650 per liter, naik menjadi Rp 10.000 per liter, Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 kini menjadi Rp 14.500 per liter.Dampak dari kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Masih menurut Roni, dalam perjuangkan nasib buruh, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat Indonesia hal ini pun tak luput dari pandangan Ketua DPD. SP.PELIKHA Kalimantan Barat.
“Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan harga BBM, keputusan pemerintah membuktikan bahwasanya pemerintah hari ini tidak lagi berpihak terhadap rakyat dan lebih Kepentingan para oligarki dan ini merupakan pilihan yang sangat fatal apalagi ditengah ekonomi masyarakat yang belum pulih,” ungkap Roni.
Yang jelas kami menolak dengan tegas pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Karena saya melihat kenaikan itu akan memberatkan, Khusus kawan kawan kita buruh,” tegasnya.
Roni. M. Penjaitan, SH, menjelaskan, bahwa buruh juga ada permintaan kalau ini kebijakan dari pemerintah yang paling terbaik dengan alasan menyelamatkan APBN, karena Subsidi terlalu besar, terlalu tinggi harus dinaikan angkanya APBN tersebut.
Nah ini implikasinya kemana, Implikasi ke stabilitas Ekonomi, khususnya kawan kawan kita yang nota benenya mengharap gaji bulanan, gaji harian, buruh serabutan. Nah kita tau sendiri, bahwa buruh buruh kita ini masih banyak pekerja harian.
“Jadi hari mereka bekerja mendapatkan upah 95 Ribu Rupiah itu, juga untuk kebutuhan keluarga, kalau besok mereka tidak dapat pekerjaan sementara mereka bingung mereka mau makan apa .? Ada kebutuhan pokok dari rumah tangga yang harus mereka tanggung juga. Termasuk biaya sehari hari , dan juga biaya anak – anak mereka sekolah,” ucap Roni.
“Nah ! ini juga Pemerintah dalam hal ini harus bijaklah membuat keputusan. Dan yang kedua setelah kita Survey ,bahwa tidak ada kenaikan atau Penyesuaian upah yang di ikuti oleh Pengusaha, nah ini lah yang menjadi perhatian bagi Pemerintah , supaya pemerintah. Hal ini bisa memberikan masukan kepada Pengusaha – pengusaha untuk segera mengevaluasi kenaikan upah ,atau penyesuaian upah disesuaikanlah dengan persentase,” katanya.
Karena buruh masyarakat kita yang hidup dengan garis kemiskinan apalagi kebutuhan pokok sekarang sudah meningkat, ditambah lagi, kalau ada pengusaha Ya bisalah memberikan subsidi-subsidi.
“Dari kebijakan ini, mengalokasikan subsidi kepada buruh sebagai kompensasi terhadap uang transport mereka ,dimana mereka juga pergi ketempat kerja ,pulang dari tempat kerja juga menggunakan transport, menggunakan biaya, dan biaya inikan bertambah,” ucap Roni .
“Dengan naik nya harga bensin eceran , bertambah juga naik nya transportasi ,inikan berimbas dengan biaya perjalanan mereka ketempat kerja., Nah ..!.ini solusi yang terbaik semua ini seimbang, di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan APBN, tapi disisi lain …ada pihak pihak yang di korbankan. Nah oleh sebab itu pihak pihak yang dikorbankan ini tidak cukup dengan subsidi silang.
Karena kita tau subsidi silang ini hanya didapatkan oleh orang orang tertentu saja yang memenuhi syarat, ini tidak adil tutur nya. Kenapa saya bilang demikian,karena ada karyawan yang tidak tercatat yaitu karyawan Buruh harian lepas, dan karyawan serabutan.
“Itu mereka tidak terdaftar di BPJS, sehingga mungkin mereka tidak mendapat BLT. ini juga jadi perhatian. Atensi kita, nah mungkin Serikat Pelikha dalam hal ini mewakili kawan – kawan kita di Kalimantan Barat, ini ada sekitar Dua ribuan yang tersebar di kabupaten dan kota, juga ada di Pontianak inilah keluhan mereka yang harus kami sampaikan hari ini kepada Pemerintah. Serikat Pejuang Pelikha Khatulistiwa menolak kenaikan BBM,” ungkap Roni.
Di tempat yang sama, Wakil ketua DPP. SP – PELIKHA ZAHIRMAN, SH menambahkan, saya harap bahwa pemerintah pusat harus mengkaji ulang terkait menaikkan harga BBM subsidi. Terlebih saat ini, situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.
“Kenaikan harga BBM,ini tentunya akan berpengaruh dengan harga bahan pokok yang lain nya ,kebijakan pemerintah dengan menaikan harga BBM.tentu akan berdampak besar terhadap Sektor Ekonomi,” imbuhnya.
“Harapan kami dari Serikat Pekerja Pelikha kepada Kepala Daerah, harus Aktif menyesuaikan harga harga yang telah naik,” ucap Zahirman .
“Untuk selanjutnya DPD SP.PELIKHA Kalimantan Barat Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan adakan Audiensi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat penolakan terhadap kenaikan harga BBM di Kalbar,” pungkasnya. (A. Rakhman Hudri)
Komentar