oleh

Pengusutan 14 kontainer Crude Palm Oil di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jaksa Langgar Hukum dalam Penggeledahan

-daerah-11,130 views

Detik Bhayangkara.com, Pontianak –  Pengusutan 14 kontainer Crude Palm Oil (CPO) di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jaksa Malpraktek Penegakan Hukum. Penggeledahan, penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, tidak dilengkapi surat tugas dan tidak dilengkapi Berita Acara penyitaan barang bukti.

Hal itu dikemukakan Herman Hofi Munawar SH, MH, selaku kuasa hukum Anis dan Rakhmad Rakmani, Kamis (3 November 2022).

Anis pemilik CV Alya yang mengurus dokumen pajak ekspor PT Putra Limbah Katulistiwa dan PT Bangun Jaya Utama, untuk rencana ekspor CPO ke China. Rakhmad Rakmani atas nama CV Alya, merupakan petugas lapangan secara administrasi mengurus pajak ekspor PT Putra Limbah Katulistiwa dan PT Bangun Jaya Utama.

Menurut Herman Hofi Munawar, Selasa malam (1 November 2022), petugas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri Pontianak, mendatangi rumah Anis.

Dikatakan Herman Hofi Munawar, tanpa memperlihatkan surat tugas, puluhan petugas Kejaksaan langsung melakukan penggeledahan rumah Anis.

“Penggeledahan tanpa perlihatkan surat tugas, dan tanpa dilengkapi surat penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai bukti Jaksa Malpraktik Penegakan Hukum,” ungkapnya.

Masyudi berdalih, operasi intelijen di Pelabuhan Dwikora Pontianak, payung hukumnya Instruksi Jaksa Agung, Nomor 17 Tahun 2021, tentang: Pemberantasan Mafia Pelabuhan.

“Kalau dituduhkan terjadi manipulasi dokumen yang berimplikasi terhadap manipulasi pajak,CPO sekarang masih bebas pajak ekspor,” kata Herman Hofi Munawar.

Herman Hofi Munawar menambahkan, bahwa salah satu kebijakan yang diterapkan penetapan Pungutan Ekspor (PE) menjadi US$0/MT yang berlaku sejak 15 Juli 2022.

“Merespon kondisi harga CPO terkini, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar rapat secara hybrid. Rapat digelar, pada Senin, (31 Oktober 2022) dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam rapat diputuskan PE US$0/MT dilanjutkan per 1 November 2022, karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih rendah daripada HIP Solar,” jelasnya.

“Kemudian mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih,” ujar Herman Hofi Munawar.

Dikatakan Herman Hofi Munawar, keduanya kliennya tidak lebih dari petugas lapangan, sebagai biro jasa di dalam kepengurusan dokumen pajak ekspor. Kejati di dalam ketentuan terakhir, masih diberlakukan bebas pajak ekspor, tapi dokumen 14 kontainer yang digeledah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, administrasinya jelas.

“Tidak ada yang dilanggar. Kalaupun dilakukan penelusuran lebih mendalam, potensi kerugian negara, tidak lebih dari empat juta rupiah,” ujar Herman Hofi Munawar.

“Bukan berpotensi merugikan keuangan negara sampai miliaran rupiah. Ini hitungan dari mana? tanya,” pungkas Herman Hofi Munawar. ( Syafarudin Delvin, SH )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed