Detik Bhayangkara.com, Jakarta – Perintah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mengusut oknum tentara yang mengintervensi tambang ilegal didukung oleh berbagai kalangan, kali ini dukungan tersebut datang dari Pengamat pertahanan, keamanan, dan intelijen, Ngasiman Djoyonegoro.
“Negara membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menanggulangi berbagai tantangan itu. Tambang ilegal jelas-jelas mengurangi sumber daya nasional berupa pendapatan negara dari sektor tambang,” ucap Simon, sapaan akrab Ngasiman, Kamis (17/11/2022).
Ditambahkannya, publik harus bersabar menunggu arahan lanjutan dari Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan oknum aparat pada praktik tambang ilegal itu agar polemik di masyarakat dapat diselesaikan.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Marthinus berencana melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tambang batu bara yang diduga mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) palsu.
Marthius menyebutkan terdapat 21 perusahaan tambang batu bara di Kaltim yang mengantongi IUP palsu, salah satunya beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
menurutnya, DPRD Kaltim masih mendata perusahaan tambang di kabupaten/kota wilayah provinsi tersebut.
Marthius mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP), koordinasi, dan verifikasi data dengan instansi terkait mengenai IUP palsu.
Baca Juga : Pembangunan Pabrik Rokok di Pakisaji di Sorot https://detikbhayangkara.com/2022/11/02/pembangunan-pabrik-rokok-di-pakisaji-di-sorot/
Selain itu, Pansus IP akan melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Diketahui, beredar surat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R/23/IV/WAS.2.4./2022/Divpropam dengan klasifikasi rahasia tertanggal 7 April 2022.
Pada salinan dokumen bagian ketiga, terdapat tiga poin simpulan yang salah satu di antaranya menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI.
Kesimpulan tersebut berbunyi “Bahwa di wilkum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan (IUP), namun tidak dilakukan upaya hukum dari pihak polsek, polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim Polri karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang batu bara ilegal selain itu adanya kedekatan Sdri. TAN PAULIN dan Sdri. LENY dengan PJU Polda Kaltim serta adanya intervensi dari unsur TNI dan Setmilpres”.
Panglima TNI akan memverifikasi surat yang berisi kesimpulan ada faktor kedekatan dari sosok bernama Tan Paulin dan Leny dengan PJU Polda Kaltim serta adanya intervensi dari unsur TNI dan Setmilpres.
“Sejak dua hari lalu untuk mendapatkan fakta bukti permulaan yang lebih spesifik,” jelasnya. (*)
Komentar