oleh

Diduga Ada Pungli Dalam Pengurusan KTP dan KK di Kecamatan Wajak

-headline-10,745 views

Detik Bhayangkara.com, Kab. Malang – Dugaan masih maraknya praktek pencaloan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang dikeluhkan warga Kecamatan Wajak. Pasalnya, masih ada saja oknum yang mengatasnamakan Dispendukcapil yang meminta uang kepada warga sebesar Rp. 100 ribu hingga Rp 150 ribu dalam pengurusan KTP dan KK.

Padahal sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, Harry Setia Budi .S.STP. M.Si telah mengimbau masyarakat, untuk tidak menggunakan calo dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga ( KK) dan administrasi lainnya, karena dapat menyebabkan banyaknya pungutan liar (pungli) jika proses pembuatan diserahkan kepada orang lain atau biro jasa (calo).

“Pengurusan dokumen Adminduk tidak ada biaya sama sekali di setiap pelayanan alias gratis,” jelas Harry, Senin (25/07/2022).

Diketahui, program pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga ( KK) dan administrasi lainnya secara gratis merupakan program dari Bupati Malang, tetapi masih ada saja oknum yang berani melakukan pungli terhadap program tersebut.

Temuan awak media ini, sebaran pungli di Kecamatan Wajak antara lain di Desa Patokpicis terdapat 11 warga, di Desa Blayu terdapat 2 warga, di Desa Dadapan terdapat 1 warga, di Desa Codo terdapat 2 warga.

“Awalnya hanya meminta 50 ribu rupiah pak, tetapi selanjutnya minta lagi, katanya di buat beli bensin,” ucap salah seorang warga Patokpicis yang enggan namanya dicantumkan karena alasan keamanan, Rabu (1/3/2023).

Salah seorang staf Dispendukcapil Kab Malang yang sedang bertugas di Wajak, RR (inisial, Red) saat dikonfirmasi awak media menampik apa yang dikeluhkan warga tersebut.

“Siang, ktp baru bisa dicetak di kecamatan Wajak per hari jumat,” jawab RR via seluler, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, selama saya ditempatkan di Kec Wajak, saya dan teman-teman membuatkan kartu pengambilan kepada pemohon yang mengajukan baik kk, akte, ktp dan yang lain. Untuk pengajuan yang tidak diajukan oleh pemohon langsung biasanya akan dilampirkan surat kuasa.

“Tidak,” sanggah RR saat ditanya apakah benar ada pungli.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang, Harry Setia Budi .S.STP. M.Si belum memberikan statementnya terkait dugaan adanya pungli di Kecamatan Wajak, diharapkan aparat penegak hukum dapat segera turun untuk menyelesaikan adanya dugaan pungli tersebut. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed