Detik Bhayangkara.com, Kediri – Ruwetnya masalah pengelolaan kawasan SLG mendapat sorotan dari aliansi LSM Kediri raya. Dengan membakar ban bekas mereka menuntut transparansi kepemilikan lahan dan izin hiburan malam di lapangan gumul didepan kantor Pemkab di jalan Soekarno Hatta, Tepus Ngasem Kediri, Jum’at (9/3/2023).
Aksi massa tersebut dilaksanakan oleh aliansi beberapa LSM diantaranya Persatuan Pemuda Indonesia (PPI), Gerak, Srikandi serta LSM lainnya. Dalam orasinya masa minta Bupati Kediri berani bertindak tegas terkait kegiatan hiburan khususnya di lapangan SLG yang ikut mendompleng pameran UMKM.
“Kami kalau ngomong masalah SLG sudah malas, bosan…kemarin kami menerima surat resmi dari oknum tapi ternyata dia yang mem-back up di situ. Kami masyarakat Kediri yang kita dengar CBD…CBD… namun buktinya banyak bakul pentol. Masyarakat ingin tahu milik siapa lahan itu. Kita menginginkan kejelasan yang pasti, saya mohon kepada Mas Bup (Bupati, red),” ucap Siti Isminah.
Sementara itu Ketua Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) dan koordinator aksi, Imam mengatakan aksi ini tidak mempermasalahkan kegiatan Pameran Jadoel UMKM yang sedang berlangsung.
”Kita pertanyakan kegiatan berada di dalam lapangan gumul ternyata setelah kemarin kita investigasi itu kita anggap ilegal. Ada kepentingan sekelompok orang atau oknum menyusup ke acara Mas Bup. Kita sudah sharing ke kapolres terkait ijin keramaian dan wahana ternyata bodong. Apakah kegiatan keramaian yang ada di lapangan itu ada masukan anggaran untuk PAD…???, ”ucapnya
Usai pertemuan dengan para aktifis, Asisten adminitrasi pemerintahan dan kesejahteraan, Sukadi. S.E, M.M mengatakan, kegiatan teman teman itu saya anggap hal yang positif lah.
“Ini sebagai masukan, saya anggap itu hal yang positif lah, karena bagaimanapun pimpinan kami Mas Bup itu ingin apa yang ada di pemerintah kabupaten Kediri ini semuanya transparan, itu yang pertama. Yang kedua..teman teman bertugas sesuai dengan fungsi pokok tugas masing masing dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat,” ucap Sukadi.
“Yang ketiga..apa yang disampaikan mereka ya itu saya sampaikan terima kasih..itu sebagai bentuk koreksi dari pada kami yang berapa di pemerintah daerah dalam rangka mengelola aset maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat..itu sudah saya sampaikan didepan agar teman teman yang mempunyai tugas pokok fungsi itu berjalan sesuai dengan tugas pokok masing masing contohnya tadi dia menyampaikan bahwa ada kegiatan yang menurut mereka tidak mempunyai izin..lha itu kan tugasnya satpol..!!! mungkin kita anggap saja Satpol belum memantau disana sehingga terjadi permasalahan seperti itu,” terangnya.
Terkait tanah lapangan yang sempat disebut oleh Bupati Kediri dan akan menyurati ke pemiliknya, Sukadi dengan kemeja merek “Kickers” mengatakan, oh…sudah, saya tadi sudah ketemu sama pak Kasatpol…disana (lapangan slg. red) terjadi hal yang kumuh.
”Kemarin Pak Sekda sudah menugaskan salah satu Asisten untuk menemui pemiliknya, dan minta waktu paling lama satu minggu disana sudah bersih semua. Si pemilik tanah bukan disurati lagi tapi pemiliknya sudah ditemui oleh salah satu Asisten yang ditugasi oleh bapak Sekda,” bebernya.
Saat ditanya siapa pemilik tanah lapangan tersebut, Sukadi menghindar tidak memberikan jawaban langsung.
“Nanti hari Senin kami rapatkan….jadi petanya jalan ini milik siapa…jalan yang mana saja…nanti ada semua disitu,” ujarnya.
Menyinggung soal tarif parkir sepeda motor 5000 sampai 10.000, dan mobil tarifnya 15.000 sampai 20.000, Sukadi mengatakan, ini kan menjadi kesan kurang baik, ya di pemerintahan daerah seakan akan kita ini melakukan pembiaran makanya nanti hari Senin akan kami undang.
”Tadi saya sampaikan disana itu sudah dibagi beberapa zona..zona ini yang mengelola bagian umum..zona ini yang mengelola dinas pariwisata..zona ini yang ngelola LH kan sudah..lha parkir ini lokasinya dimana nanti akan saya tanyakan disitu. Harapan dari teman teman tadi disana itu ada pendapatan besar, kalau pendapatan itu bisa dikelola dengan baik itu akan menambah PAD untuk pemerintah daerah dan jangan ada kesan tatkala ada even tertentu ada tarif yang tinggi, ini kan mencoreng pemerintah ini harus ada yang tanggung jawab makanya hari Senin kami akan kami rapatkan,” jelasnya.
Dijelaskan, bahwa dalam pertemuan dengan para aktifis, Pemkab diwakili
oleh Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sukadi. S.E. M.M didampingi Plt. Kasatpol PP, Sunar Utomo dan Staf Ahli Bupati, M. Kaleb. (RD)
Komentar