oleh

Aktivitas Penggusuran Lahan PT. ASA, Berdampak PadaKerusakan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai

Detik Bhayangkara.com, Kab.  Bolaang Mongondow Timur – Kehadiran perusahan tambang PT. Arafura Surya Alam (ASA) atau JRN di wilayah Desa Kotabunan-Bulawan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulwesi Utara tidak dipungkiri memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang berada di wilayah lingkar tambang.

Namun disisi lain juga sangat disayangkan, karena jangan sampai dampak positif tersebut hanya sekedar untuk ‘memuluskan’ rencana peningkatan kegiatan Eksploitasi, yang intinya ketika peningkatan kegiatan Eksploitasi tersebut dilakukan akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kondisi lingkungan yang ada maupun terhadap masyarakat setempat.

Indikasi dampak negatif terkait adanya kegiatan PT. ASA (JRN) yang ada saat ini diduga sudah mulai nampak. Hal itu dapat di lihat saat ini bahwa, dengan adanya aktifitas PT. ASA(JRN) yang melakukan penggusuran lahan, kerusakan lingkungan terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) mulai nampak. Dikhawatirkan, jangan sampai kegiatan penggusuran-penggusuran lahan itu akan memberikan dampak terjadinya banjir akibat tidak ada lagi pepohonan sebagai penyangga di wilayah DAS itu sendiri, apa lagi diketahui bersama bahwa sungai yang berada di lokasi perusahan tersebut mengalir langsung ke pemukiman masyarakat yaitu berada di antara desa Kotabunan dan Bulawan.

Sementara lokasi kegiatan PT. ASA(JRN) itu sendiri dapat dikatakan berada di wilayah pemukiman masyarakat Dusun 5 Kotabunan.

Kekhawatiran masyarakat akan adanya dampak negatif terkait keberadaan PT.ASA(JRN) itu pada awalnya sudah sering disuarakan, karena areal atau lokasi yang akan dikelolah oleh PT.ASA (JRN) itu berada di lokasi pemukiman masyarakat khusunya Dusun 5 Panang Desa Kotabunan

Selain adanya kekhawatiran masyarakat bakal terjadinya banjir akibat adanya penggusuran lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), dampak negatif lainnya juga dimana masyarakat penambang Kotabunan dan Bulawan Bersatu yang menggantungkan hidup mereka di lokasi Doup Panang dan Benteng kedepan bakal tersingkirkan karena lokasi tempat mereka mecari nafkah tersebut bakal segerah dikelolah oleh PT. ASA Nusantara.

Dengan demikian maka sudah tentu para pencari nafkah di lokasi Doup Panang dan Benteng terebut bakal kehilangan tempat untuk mencari nafkah khususnya bagi mereka selaku penambang tradisional.

Menginggat hal itu, sampai saat ini masyarakat penambang Kotabunan dan Bulawan dan lebih khusus pulah masyarakat penambang yang bermu

Mengingat hal itu, sampai saat ini masyarakat penambang Kotabunan dan Bulawan dan lebih khusus pulah masyarakat penambang yang bermukim di dusun 5 Doup Panang Kotabunan terus menyatakan sikap penolakan terhadap keberadaan PT. ASA(JRN), hal itu nampak ketika adanya spanduk-spanduk yang dipasang oleh masyarakat yang bertuliskan ‘Masyarakat Tolak PT. ASA’.

Dari berbagai keterangan yang berhasil dirangkum dari sejumlah tokoh masyarakat Panang Desa Kotabunan seperti Suraji Damopolii, Beny Mbayang, A Noyo, dan sejumlah wargablainnya, dimana mereka semua dengan tegas menyatakan sikap menolak keberadaan PT.ASA atau JRN di lokasi Kotabunan menginggat keberadaan PT.ASA Nusantara jangan sampai hanya akan memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupaun kepada masyarakat setempat.

Dampak negatif lainnya yang terjadi saat ini yaitu dengan adanya penggusuran lokasi kontruksi membuat ruas jalan licin pada saat musim penghujan karena adanya mobilisasi kendaraan perusahan sehingga berdampak terhadap masyarakat pengguna jalan,dan pada saat musim panas ruas jalan yang ada diselimuti debu yang mengakibatkan terjadinya polusi udara yang berdampak terhadap masyarakat pengguna jalan umum. Kondisi itu terjadi karena perusahan PT. ASA (JRN) dalam melakukan aktivitas sampai saat ini menggunakan ruas jalan umum yang ada.

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “ jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 angka angka 6 disebutkan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 38 Tahun 2004 sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha untuk kepentingan sendiri, sehingga seharusnya PT. ASA (JRN) tidak menggunakan jalan umum tapi harus menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut jelas untuk kepentingan usahannya sendiri, terlebih aktifitas tersebut menggunakan bermacam jenis kendaraan seperti truk sehingga menganggu lalu lintas umum dan dapat merusak badan jalan atau ruang manfaat jalan. Perusahaan tambang sebelum melakukan kegiatan operasi produksi seharusnya sudah menyiapkan fasilitas jalan khusus untuk kegiata, hal tersebut merupakan salah satu kesiapan teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang ketika akan mengajukan izin operasi produksi, karena regulasi mengenai jalan khusus sudah diatur dalam Peraturan Menteri PU nomor 11/PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus.
Penggunaan jalan umum untuk kegiatan perusahan pada dasarnya dilarang karena hal tersebut dapat menggangu dan merusak fungsi jalan.

Tetapi mengingat banyaknya kegiatan yang menggunakan jalan umum selain dari peruntukannya termasuk untuk kegiatan tambang dan perkebunan maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum telahmengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Permen PU nomor 20/PRT?M/2011 telah mengatur dan memberikan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi penggunaan jalan umum untuk kegiatan diluar dari peruntukan jalan umum, dan yang berwenang untuk memberikan izin atau dispensasi penggunaan jalan umum yaitu untuk penggunaan jalan nasional harus mendapatkan izin atau dispensasi dari Menteri PU yang dalam hal ini didelegasikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI di Makassar, Penggunaan jalan provinsi harus melalui izin atau dispensasi gubernur dan penggunaaan jalan kabupaten atau kota harus melalui izin atau dispensasi Bupati atau Walikota.

Pemberian izin dan dispensasi ini diberikan setelah terpenuhinya syarat administrasi yaitu mengenai rencana pengangkutan dan perizinan usaha serta adanya jaminan pemeliharaan jalan berupa jaminan bank serta polis asuransi dan setelah dilakukan evaluasi dan penijauan lapangan oleh pemerintah dengan tetap mempertimbangkan fungsi jalan dan faktor keselamatan pengguna jalan. Pemberian izin atau dispensasi ini diberikan dengan jangka waktu dan dievalusi secara ketat pelaksanaannya.

Untuk diketahui bahwa, kegiatan yang melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang senyatanya adalah suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-UndangNomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”, pasal 63 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)” dan Pasal 65 ayat (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan” serta ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan”.

Demikian halnya juga diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi Jalan” dan 274 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Menanggapi adanya kekhawatiran masyarakat bakal adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat dari adanya aktivitas peningkatan kegiatan PT. Arafura Surya Alam (ASA) atau JRN meminta Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Boltim Bang Alwin Tubagus angkat bicara, diinya mengatakan bahwa, kekhatiran masyarakat akan adanya dampak negatif yang nantinya akan timbul terkait adanya peningkatan kegiatan PT. ASA (JRN) itu sangatlah wajar, apa lagi saat ini berdasarkan fakta dilapangan pihak perusahan sedang melakukan kegiatan penggusuran lahan terkait adanya pembangunan berbagai fasilitas. Sementara diketahui bahwa lokasi yang akan dikelolah oleh PT. ASA (JRN) berada di areal pemukiman masyarakat dusun 5 Kotabunan yang hanya berjarak kurang lebih 1 km dari desa Kotabunan yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kotabunan.

Guna mengantisipasi terjadinya dampak negatif akibat adanya kerusakan lingkungan terkait adanya aktivitas penggusuran yang dilakukan oleh PT. ASA (JRN), dengan tegas Alwin Tubagus meminta kepada Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan,Instansi tekhnis lainnya, dan Lembaga Pemerhati Lingkungan untuk kiranya turun meninjau kegiatan PT. ASA (JRN), sekaligus melakukan pengawasan di lokasi yang akan dikelolah oleh perusahan tambang PT. ASA (JRN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Bila perlu keberadaan izin yang ada dapat di tinjau bahkan dicabut, karena lokasi tersebut berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat,” tegas Alwin.

Apa lagi menurut Alwin Tubagus bahwa, berdasarkan fakta yang ada bahwa, saat ini perusahan PT. ASA melalui Kontraktornya sedang melakukan pembangunan tempat pengolahan material seperti pembangunan beberapa buah tong berukuran besar dan bak pembuangan limbah yang berada di areal pemukiman masyarakat.

“Sehingga diharapkan kepada pemerintah terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup agar kiranya turun meninjau keberadaan pembangunan beberapa buah tong yang ada di wilayah pemukiman masyarakat, jangan sampai kedepan apa bila perusahan melakukan produksi, keberadaan beberapa buah tong dan bak limbah tersebut memberikan dampak pencemaran lingkungan terhadap masyarakat setempat,” tandasnya. (fadly)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed