Detik Bhayangkara com, Kota Bitung – Meskipun Negara RI telah merdeka atas segala jenis penjajahan, namun masih ada saja daerah yang ada di Kota Bitung yang belum merasakan kemerdekaan itu, terlebih khusus kelurahan Pulau Lembeh yang berada di Kota Bitung masih di anak tirikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kota Bitung, hal ini dikatakan tokoh masyarakat kepada wartawan di pulau lembeh.
Dikatakan, Saat ini pulau lembeh masih berada dalam penderitaan yang panjang, kondisi infrastruktur jalan yang berfungsi untuk menghubungkan antar kelurahan pulau lembeh dan kota bitung masih belum adanya Jembatan penyebrangan sehingga melumpuhkan berbagai aktifitas masyarakat yang ada pada kecamatan tersebut.
Menurutnya, akses jalan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat yang tinggal di pulau lembeh adalah jembatan coba kami sehari – hari untuk ke pulau lembeh selalu menyebrang mengunakan perahu dengan kapasitas 30 orang dan ditambah dengan kendaraan roda dua mencapai 10 buah dengan taruhan nyawa.
“Jujur kami masyarakat kadang takut juga kalau terjadi apa apa dengan tidak ada jaminan pemerintah menyangkut urusan transportasi Laut maupun aspek lainya seperti perputaran roda ekonomi, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya,” ucapnya.
Faktanya jika ada warga di wilayah tersebut yang menderita sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan maka sejumlah warga harus membawa warga yang sakit dengan menempuh jarak kurang lebih perjalanan 15 kilo meter (km) menyebrangi lautan menuju kota bitung dan manado di saat pasien kritis harus melalui dengan resiko tinggi.
“Ini sangat ironi sekali. jika keadaannya harus demikian,” katanya.
“Hingga saat ini belum ada langkah-langkah oleh kota Bitung dan Provinsi sulawesi Utara bagaimana mengusulkan jembatan penghubung di kelurahan pulau lembeh dengan jumlah pemilih mencapai kurang lebih 17 ribu pemilih,” terangnya.
“Dan sampai saat ini kami di kelurahan pulau lembeh belum merasakan kemerdekaan seperti warga negara lainya di republik ini,” katanya .
Seharusnya ada langkah-langkah kongkrit dari pihak pemprov dan pemerintah kota Bitung dalam rangka penanganan Jembatan penghubung tersebut.
“Bukan hanya di butuhkan saat ada pemilihan baik legislatif, pilwako, pilgub.suara masyarakat dengan banyak janji palsu,” tambah maicel kesal.
Dia menegaskan, jika kondisi seperti itu dibiarkan, maka apa jadinya dengan kehidupan masyarakat di sana. mereka akan selalu dan senantiasa hidup dalam penderitaan yang tidak pernah dirasakan oleh pemerintah. (fadly)
Komentar