Detik Bhayangkara.com, Jepara – Aksi Unjuk rasa ( Unras ) untuk penyampaian pendapat oleh Forum Komunikasi Ormas dan Lembaga Sosial Masyarakat ( LSM) Kabupaten Jepara, dengan gelar Demo secara damai yang bertempat di depan kantor Sekda, Rabu (30/8/2023) 09.00 – 13.30 WIB
Unjuk rasa dengan gelar demo aksi damai ini terkait dengan penyikapan kinerja Sekda Kabupaten Jepara dengan Koordinator Lapangan ( Korlap) Ketua GMBI Jepara, Kasbullah yang diikuti oleh sekitar 500 orang simpatisan yang peduli akan perubahan perbaikan tatanan pemerintahan Kabupaten Jepara
Adapun Ormas maupun LSM yang tergabung dalam FKOJ Jepara yang mengikuti aksi unjuk rasa antara lain :
1. Ormas Pemuda Pancasila (PP) Jepara ketua Murdiyanto.
2. LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Distrik Jepara ketua Hasbulloh Al Hadi
3. Ketua Ormas Pembela Kesatuan Indonesia Bersatu (Pekat IB) Prio Hardono.
4. Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jepara ketua Arifin.
5. Ormas Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jepara ketua Yuli
6. Ormas Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Jepara Khambali.
Adapun dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa ini dengan membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan, diantaranya :
1. Usut tuntas kekayaan Pejabat Pemda Jepara.
2. Turunkan Sekda Jepara dari Kabupaten Jepara
3. Awasi dana Stunting yang dipergunakan
4. Ayo bergerak selamatkan Kabupaten Jepara dari dari Drakula – dracula Anggaran
5. Usut Tuntas Dana Defisit 80 M
6. Ayo gabung hancurkan penghisap keuangan Daerah
7. Bongkar praktek KKN di Pemda Jepara
Sedangkan orasi para pengunjuk rasa yang dirasakan sangat kecewa dan terkesan tutup mata dan telinga yaitu :
1. Pada tanggal 26 Juli 2023 telah dilaksanakan Aksi Damai akan tetapi tidak ada tanggapan terkait dengan petisi yang kita ajukan maka hari ini kita melakukan aksi yang kedua
2. Kita hanya minta hari ini Sekda segera di turunkan,karena selama ini belum dilaksanakan terkait dengan pengisiaan pimpinan OPD
3. Kalau hari ini tidak ada kesepakatan kita akan melaksanakan Aksi kembali.
Kalaupun belum ada tindakan kita akan melangkah melakukan tindakan yang sama ke Provinsi Jateng
4. Kapan lagi kita akan melaksanakan perubahan perbaikan kalau tidak hari ini, kita disini bukan untuk buat ke kekisruhan,menyampaikan aspirasi kami yang tidak pernah ditanggapi,dan siapa yang membuat ke gaduhan ?
5. Jangan pernah mundur dalam membela kebenaran,keadilan,dan demi membela kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara khususnya agar lebih baikbaik,serta warga negara Indonesia pada umumnya.
6. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari forkopimda, kami menyatakan sikap dan petisi untuk menjadi rekomendasi
7. Jepara saat ini tidak baik – baik saja terbukti anggaran tidak bisa terserap sebesar 80 Milyar, untuk itu kami FKOJ akan selalu mengawal berjalanannya pemerintahaan pemkab Jepara.
8. Adanya kekosongan jabatan di eselon 3 dan 4 juga beberapa kepala sekolah akan menghambat kinerja sepenuhnya,harapan kami setelah menyampaikan pendapat supaya pimpinan daerah supaya memperhatikan masyarakat Jepara
Selanjutnya para Korlap melakukan aksi damai juga dengan beraudensi bersama Pj.Bupati didampingi Dandim 0719,Waka Polres di Ruang Rapat 1 Sosrokartono
Adapun audensi yang disampaikan pada Pj.bupati yakni,penyampaian rasa kekecewaan dari FKOJ yakni:
1) Kami datang kesini menindaklanjuti terkait dengan orasi yang pertama tapi tidak ada tanggapan sehingga kita melakukan aksi kembali
2) Dalam aksi ini mungkin ada sedikit kegiatan yang tidak menyenangkan karena tidak adanya tanggapan petisi kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
3) Terkait dengan Jabatan yang kosong di lingkungan OPD Kabupaten Jepara agar segera diisi jangan hanya di isi oleh Plt
4) Harapan kami PJ Bupati jangan sampai di intervensi oleh Sekda Jepara terkait dengan pengisian Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
5) Adanya pembatalan kantor yang rencananya akan diberikan kepada kami yang membuat para Ormas menjadi tersinggung dan sakit hati karena perubahan tersebut.
6) Kami harapkan jangan campur adukan masalah politik dengan pengaturan ASN, dan tuntutan kami tetap sama karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga saya ingin mendapatkan jawaban dan solusi yang baik dan jangan ada dari pihak ASN yang ikut berpolitik praktis demi menguntungkan sepihak.
Sedangkan tanggapan PJ. Bupati yakni :
1) Kita sampaikan terkait dengan bupati dan PJ Bupati,bupati mempunyai kewenangan yang absolut sedangkan PJ tidak ada kewenangan yang absolut
2) Untuk Sekda saya pastikan tidak bisa untuk mengintervensi ke PJ. Bupati terkait dengan pengisian jabatan di OPD
3) Saya sepakat kepada Ketua PP untuk mengkrikit kebijakan Pemda Jepara terkait dengan zero Politik
4) Untuk Kominfo terkait dengan Banner yang ada Forkopimda segera ditindak lanjuti
“Saya harapkan permasalahan ini kita akhiri jangan sampai adanya konflik yang berkepanjangan,mari kita bersama sama menjaga kondusifitas Jepara,” tandasnya.
Tanggapan Dandim 0719/Jepara yakni:
1) Kita sepakat untuk Jepara kondusif,bahwa Kabupaten Jepara adalah milik kita bersama sehingga harus dapat menjaga.
2) Aksi Unras yang dilakukan saya harapkan dapat dilaksanakan dengan baik,karena saya yakin setiap permasalahan pasti dapat dibicarakan dengan baik.
3) Mari kita bersama sama dapat saling menghargai dan menciptakan kondusifitas di wilayah Kabupaten. Jepara,ungkapnya..
Demikian juga tanggapan dari Waka Polres Jepara menyampaikan, bagaimana kita mengawal kegiatan penyampaian pendapat yang FKOJ lakukan pada hari ini tidak lain untuk menjaga keamanan rekan – rekan semua.
“Sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tuturnya.
Pernyataan sikap dari kaum perempuan
sebagai berikut :
1. Kami mewakili sebagian kelompok perempuan Jepara menuntut dan meminta untuk penggunaan dana Stunting 111 milyar terbuka dan transparan, termasuk alokasi dananya seperti membeli kebutuhan untuk mengurangi Stunting di kabupaten Jepara,baik yang ada di dinas-dinas dan diluar Dinas.
2. Apabila pada saat ini tidak dibuka secara terbuka secara umum di depan kami semua maka kami menuntut saudara sekda Jepara harus mengundurkan diri dan meminta agar kiranya framing – framing Sekda lewat media masa baik on-line maupun cetak yang menggunakan anggaran
daerah untuk segera dihentikan.
3. Penggunaan anggaran daerah untuk proyek – proyek yang tidak urgen agar dihentikan,seperti anggaran penambahan dana Pembangunan pasar bangsri sebesar kurang lebih 15 miliar rupiah dan meminta aparat penegak hukum untuk mengaudit untuk mengaudit kembali penggunaan anggaran dan kualitas bangunan sesuai atau tidak dengan perencanaan atau gambar yang sudah disepakati berdasarkan kontrak tender yang ada.
4. Apabila tidak sesuai ketentuan maka kami meminta agar semua pihak yang terlibat agar diproses secara hukum secara terbuka sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia.
Kami Wanita Jepara meminta agar kiranya kedhzoliman dan kemunafikan para pejabat di pemerintahan kabupaten jepara untuk dihentikan.
Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Ormas dan LSM Kabupaten Jepara (FKOJ) di depan Setda Jepara karena belum ada tindak lanjut penyelesaian dari Pemda Jepara terkait dengan penyikapan kinerja Sekda Kabupaten Jepara.
Dalam Aksi Damai yang dilakukan dengan Audensi,dari pihak FKOJ bulum ada kepuasan kerana belum ada kesepakatan sehingga ditunda dan akan dilanjutkan dengan pertemuan audensi selanjutnya
Dalam aksi Damai yang dilakukan oleh FKOJ,hingga memakan korban pihak peserta aksi yang meninggal dunia bernama Kiswanto (44 Th) Islam, swasta Alamat Desa Cepogo Rt 3/4 Kec. Kembang Kabupaten Jepara,dikarenakan sakit Jantung. ( ADHI S)
Komentar