oleh

Warning…‼️ Pemkab Nganjuk Tindak Tegas dan Tertibkan Semua Tambang Galian Yang Tidak Mau Bayar Pajak

-daerah-10,464 views

Detik Bhayangkara.com, Nganjuk – Tekat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk untuk menertibkan semua tambang galian di wilayahnya mendapat dukungan dari masyarakat Nganjuk. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Nganjuk Nur Solekan saat menyampaikan amanat di acara Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Balai Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo, Senin (16/10/2023) pagi.

“Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk ini baru 350 miliar, itu masih sangat sedikit sekali makanya kita masih terus melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan PAD diantaranya saat ini yang lagi gencar adalah untuk menarik pajak dari minerba atau pengambilan tambang tambang yang ada di desa-desa atau di gunung-gunung itu,” ucapnya, Senin (16/10/2023)

“Saat ini penerimaan pajak dari minerba sampai saat ini hanya 45 juta atau 50 juta, itu padahal potensinya hampir 8 miliar sampai 10 miliar yang harus masuk di PAD pada tahun 2023. Kita masih menyusun beberapa kegiatan kegiatan yang terkait dengan peningkatan PAD diantaranya adalah dari pajak minerba,” terangnya.

Lanjut Sekda Nganjuk, selain dari pajak minerba ada juga pajak yang lain diantaranya dari restoran. Restoran kemarin sempat menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang mana masih ada beberapa restoran kita baik yang besar maupun kecil yang tidak setor pajak. Restoran itu bukan wajib pajak tetapi mereka itu adalah wajib pungut, lha ini harus diberi pengertian pada para restoran.

Ilustrasi Kepatuhan Membayar Pajak

“Kemarin kita sudah melakukan pembinaan di Bapenda, dan makanya untuk pajak restoran ini juga cukup lumayan peningkatan kenaikannya juga cukup besar. Dia hanya memungut dan menyetorkan pada negara tidak membebani pada restoran tersebut karena konsumen sudah membayar pajak,” bebernya.

Sementara itu terkait minimnya PAD dari sektor pajak minerba, Nur Solekan mengatakan, karena tidak ada izin dari provinsi.

“Mereka belum mau membayar itu, Karena belum ada…tidak ada izin dari provinsi “bodong”. Ini kita masih tarap pembicaraan sama Satpol PP. Di lokasi galian tidak ada ceker dari Bapenda. Makanya kita akan menempatkan ceker dari unsur Linmas. Ini ada kebocoran kebocoran dimana dia belum patuh untuk membayar, para pengusahanya itu,” ujarnya.

“Di internal kita sudah membentuk tim, kemudian kita bentuk ceker nanti Satpol PP yang akan mengkoordinasi. Semua akan kita atasi dulu kemudian kita akan bergerak dilapangan,” pungkasnya. (RD)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed