Detik Bhayangkara.com, Batam – Ratusan warga Teluk Bakau turun ke jalan di kawasan Haurburbay, Batam, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proses ganti rugi lahan yang berlarut -larut. Dalam aksi ini, warga tidak hanya menuntut transparansi, tetapi juga menyuarakan dugaan bahwa ada permainan antara BP Batam, Pemerintah Kota, dan pihak pengembang yang ingin menguasai lahan mereka, (28/10/2024).
Para Warga Teluk Bakau merasa telah bertahun- tahun diabaikan dalam tuntutan mereka akan kejelasan status lahan yang telah dihuni puluhan tahun. Spanduk dan poster bertuliskan “BP Batam Jangan Bungkam serta Batam untuk Rakyat, Bukan Pengusaha”, menggambarkan rasa frustasi mereka. Warga menganggap pihak BP Batam dan pemerintah telah memihak kepentingan pengusaha dengan mengorbankan hak -hak mereka.
Kordinator aksi, yang lama terlibat dalam advokasi hak-hak warga, menegaskan, bahwa ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses ganti rugi ini.
“Kami menduga ada suap di balik kasus ini. Pemerintah dan BP Batam harus berani buka suara, jangan berlindung di balik prosedur. Kami layak mendapatkan kejelasan dan perlindungan,” ujarnya dengan nada penuh emosi.
Warga juga mempertanyakan kedekatan BP Batam dan Pemkot Batam dengan para pengusaha yang belakangan kerap terlibat dalam sengketa lahan di berbagai wilayah di Batam.
Mereka mencurigai adanya “dalang” dari kalangan pejabat dan pengusaha yang saling berkolusi demi mendapatkan keuntungan besar dari pengambilalihan lahan. Menurut warga, tindakan seperti ini tidak hanya merugikan mereka secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap pemerintah.
Dalam aksi tersebut, aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Meski berlangsung damai, ketegangan antara warga dan aparat terlihat jelas, apalagi ketika warga mendesak untuk bertemu langsung dengan perwakilan BP Batam. Sayangnya, belum ada perwakilan resmi yang bersedia menemui para warga, menambah panasnya suasana.
Pengamat menilai bahwa dugaan adanya kolusi antara pemerintah dan pengusaha di Batam adalah isu yang serius dan mendesak perhatian pemerintah pusat. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah di Batam.
Sementara itu, pihak BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam belum memberikan keterangan resmi mengenai tuduhan ini. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat dugaan warga bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin memuluskan pengambilalihan lahan tersebut demi keuntungan pihak – pihak yang berpengaruh.
Masyarakat dan pemerhati isu sosial berharap pemerintah pusat dapat mengintervensi, mengusut tuntas adanya dugaan suap atau penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan hak- hak warga Teluk Bakau tetap terlindungi. Warga bersumpah akan terus melanjutkan perjuangan mereka hingga hak atas lahan dan keadilan benar – benar ditegakkan di Batam,” pungkasnya. (Yanto Gultom)
Komentar