Detik Bhayangkara.com, Batam – Polresta Barelang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Yello, Harbourbay Batu Ampar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang humanis, transparan, dan akuntabel, Rabu (13/11/2024).
Forum ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting dan perwakilan dari berbagai sektor, antara lain Kabagren Polresta Barelang AKP Sasmintoro, SH, MH, Kasat Intelkam Polresta Barelang Kompol Edi Buce, Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Provinsi Kepulauan Riau Teuku Irvan, ST, MH, Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Prov. Kepri Hazirwan, S.IP., M.Sc, perwakilan dari Polda Kepri, jajaran Kasium Polresta Barelang, Stakholder Yanlik, Tokoh Masyarakat dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kabagren Polresta Barelang AKP Sasmintoro, SH, MH, mewakili Kapolresta Kombes Pol H. Ompusunggu, SIK, M.Si dijelaskan, bahwa kegiatan FKP ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Setiap lembaga atau instansi yang melayani publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat serta mengadakan forum konsultasi publik sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan standar layanan,” ujarnya.
Kabagren Polresta Barelang juga menambahkan bahwa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses peningkatan pelayanan sejalan dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Forum Konsultasi Publik menjadi wadah yang efektif untuk dialog dan diskusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat guna meningkatkan transparansi dan efektivitas.
“Harapannya, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. FKP bukan hanya sebagai ajang diskusi, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menyatukan visi dan misi dalam menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, profesional, dan berkeadilan,” tambahnya.
Kabagren Polresta Barelang AKP Sasmintoro, SH, MH juga menekankan, pemanfaatan teknologi digital dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dalam mendukung responsivitas dan inovasi pelayanan publik.
“Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan semakin meningkat, serta kebutuhan publik dapat terpenuhi dengan lebih baik,” tandasnya. (Yanto Gultom)
Komentar