Detik Bhayangkara.com, Boltim – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Argo V. Sumaiku, secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselenggarakan di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu, Rabu (28/5).
Pelatihan ini merupakan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kabupaten Boltim, sebagai upaya meningkatkan kapasitas para petugas dalam pengoperasian aplikasi SIMFONI PPA.
Dalam sambutannya, Wabup Argo menyampaikan, pesan dan harapan Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, yang mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini dan berharap hasil pelatihan dapat segera diimplementasikan di lapangan.
“Pak Bupati menyampaikan harapannya agar para peserta yang telah mendapatkan ilmu dan keterampilan selama pelatihan ini dapat mengimplementasikannya secara optimal, khususnya dalam melakukan input data melalui aplikasi SIMFONI PPA. Penting bagi kita menyajikan data yang akurat dan valid,” ujar Wabup.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Boltim menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat dinilai penting sebagai bagian dari strategi penanganan.
“Tahun ini, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan peningkatan. Pak Bupati dan saya berharap angka ini bisa ditekan melalui edukasi kepada masyarakat dan penguatan sistem pencatatan kasus,” tambah Argo.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, Tierza Junita Damopolii, menjelaskan bahwa para peserta pelatihan kini siap mengoperasikan aplikasi SIMFONI PPA.
“Saat ini sudah ada sepuluh operator yang memiliki akun SIMFONI PPA, yakni delapan di masing-masing Puskesmas di Boltim, satu di Rumah Sakit Pratama, dan satu di Polres Boltim. Mereka akan segera mulai melakukan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak, dengan tetap berkoordinasi bersama kami di Dinas PPPA,” jelas Tierza.
Melalui pelatihan ini, diharapkan tercipta sinergi lintas sektor dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. (FM Kaperwil Sulut)
Komentar