Detik Bhayangkara.com, Sidoarjo – Sejumlah budayawan di Sidoarjo angkat suara soal minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemajuan kebudayaan. Padahal, amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan, pentingnya negara hadir dalam merawat identitas budaya Bangsa.
Salah satu suara lantang datang dari Noel, budayawan sekaligus Ketua Forum Pamong Kebudayaan (FPK).Ia menyoroti ketimpangan alokasi dana hibah yang dinilai berat sebelah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kata Noel, diduga menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk kegiatan komunitas tertentu, namun abai terhadap aktivitas kesenian dan kebudayaan lokal.
“Yang lebih miris lagi, dana hibah untuk Dewan Kesenian Sidoarjo (Dekesda) belum juga cair, padahal operasional terus berjalan,” ujar Noel kepada wartawan, Senin, (2/6/2025).
Ia menyebut, tertundanya pencairan hibah diduga karena belum ada tanda tangan dari Bupati Sidoarjo.
Menurut Noel, kondisi ini mencerminkan kurangnya political will dari pemerintah daerah terhadap ekosistem budaya.
“Padahal kesenian dan kebudayaan adalah ruh dari masyarakat. Tanpa itu, identitas daerah bisa luntur,” ucapnya.
Noel berharap, pemerintah segera mengevaluasi arah kebijakan pendanaan agar tak hanya memanjakan komunitas tertentu, tapi juga merangkul seluruh pelaku budaya.
“Pemajuan kebudayaan bukan proyek musiman. Ini tanggung jawab konstitusional,” katanya. (S7)
Komentar