Detik Bhayangkara.com, Pontianak – Sejak ditayangkan pemberitaan terkait Proyek Pelaksanaan Ruas jalan Tebelian – Sekadau yang menelan Angaran APBN sebesar 132 Miliar yang lalu, kini proyek tersebut menjadi viral dan sebagai tranding topic di kalangan warga dan LSM.
Project Manager (PM) wilayah Kerja Kalimatan Barat PT Nindya Karya, Johanes yang baru datang dari Jakarta menemui Adi Normansyah dan awak media online-cetak, serta Ketua Umum FW-LSM Kalbar Syafarudin Delvin SH terkait berita yang telah beredar luas di media sosial maupun link berita-beria Proyek Pelaksanaan Pembagunan Ruas jalan Sekadau- Tebelian Kalimantan Barat, Link di Google Top News.
Bertempat di Caffe D’Soedoet yang terletak di Jalan H.Agus Salim No. 82-84, Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Johanes mengklarifikasi dan memberikan keterangan terkait Proyek Pelaksanaan Pembagunan Ruas jalan Sekadau-Tebelian, yang sudah dimuat pemberitaan yang viral diMedsos Media Sosial oleh DPN Lidik Krimsus-RI dan FW-LSM Kalbar dan Rekan-rekan media Online dan Cetak.
Dalam pertemuan tersebut, Johanes sangat berterima kasih telah dapat informasi dari rekan rekan yang menjadi sosial kontrol terhadap pekerjaan tersebut, tetapi dirinya akan melihat langsung pekerjaan mortar ( pasangan batu ) untuk saluran di segmen 1 Sekadau tebelian sepanjang 3.5 km.
“Karena sebelumnya saya berada di Jakarta, karena sesuatu dan lain hal dan juga belum melihat langsung pekerjaan tersebut,” jelasnya.
Adi Normansyah dan tim saat pertemuaan dengan Johanes bertanya tentang, penyerapan anggaran TA Tahun anggaran 2021 yang terkontrak di bulan Agustus 2021, sesuai kerangka Acuan kerja( KAK) atau Time Of Refrensi (TOR) apakakah sudah terserap sampai bulan Desember 2021 senilai kontrak tersebut?.
Johanes menjelaskan, bahwa dirinya selaku PM Project Manager, sedang melakukan Proses Addendum, dan Nilai yang terserap di TA 2021 berkisaran RP.22.000.000.000,00 (Dua puluh dua miliar rupiah), dan juga termasuk uang muka serta mobilisasi alat dan Pekerjaan Persiapan dan telah dilakukan Mutual Check nol (MC 0%) adalah sebuah bentuk laporan dari semua item pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui setiap perbandingan antara volume kontrak kerja dengan kajian atau perhitungan teknis, Dan MC 0 dan fisik hanya senilai 2 % saja, serta Anggaran dipotong diperuntukan untuk penanganan banjir dikota Sintang, Melawi beberapa waktu yang lalu.
Johanes tidak melakukan bantahan jika itu terjadi karena dirinya tidak berada dilokasi Pekerjaan saat berlangsung dan sudah di awasi oleh konsultan Suvervisi, dan tim dari Balai Pelaksanaan jalan Nasional( BP2JN), bahkan surveyor PT. Nindya Karya, juga berada dilokasi Pengerjaan.
“Akan dilakukan perbaikan maupun Evaluasi kembali jika terjadi hal yang demikian, serta lokasi pasangan batu untuk saluran di segmen 1 perlu dilakukan kajian teknis terkait banyaknya permukiman serta lahan yang berdekatan, bahkan masuk diareal halaman rumah penduduk,” tutur Johanes.
Tapi anehnya, menurut Adi, kenapa bisa terjadi pekerjaan yang tidak sesuai seperti itu .? dan untuk Segmen 2, pekerjaan sudah dilakukan galian dan timbunan Lapisan Pondasi Bawah ( LPB ) dilokasi kecamatan Sepauk sepanjang 13 km, sampai batas jembatan Makung kabupaten Sintang dengan total kegiatan Pekerjaan kurang lebih 16.5 km sepanjang Ruas Sekadau – Sintang, untuk tahap awal TA 2021 dan baru dikerjaan diawal tahun 2022, dan dijawab,” ini tidak masalah,” menurut Johanes selaku PM PT Nindya Karya.
Padahal menurut Adi Normansyah Tim Investigasi dan Rekan-rekan media serta FW-LSM Kalimantan Barat, Syafudin Delvin SH Kontrak PT Nindya Karya dengan Kementrian PU PERA Balai Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Nasional( BP2JN ) Kalimantan Barat berkontrak di bulan agustus 2021 .No kontrak :12 / PKS / HK / Bb.20.6.2 / 2021 .jadi apa yang dilakukan PT. Nindya Karya pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2021, kenapa progres dilapangan bisa Minus menurut pandangan rekan-rekan,tim investigasi Media Online dan eetak. akan tetapi belum tentu minus menurut pandangan konsultan Suvervisi serta Dirtek Waslap dariBalai Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Nasional ( BP2JN) Kalbar, karena sesuatu yang tidak diketahui secara pasti oleh Tim Investigasi terkait administrasi yang terjadi didalam Ruang Lingkup yang bekerja dikegiatan tersebut antara PT. Nindya Karya Konsultan Surversi dan Instansi-instansi di BP2JN Kalbar, dan itu adalah kewenangan Birokrasi yang berada dilingkup dalam Kegiatan Pekerjaan Pelebaran Jalan menuju Standar Ruas Sekadau-Tebelian Kalimantan barat,” pungkas Adi. (A Rukhman Hudri)
