Detik Bhayangkara.com, Jakarta – Ribuan anggota gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengawasi aksi demonstrasi. Di wilayah Jakarta, pusat keramaian massa akan terfokus di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI pada (28/8/2025).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan, bahwa sebanyak 4.531 personel TNI-Polri akan dilibatkan untuk mengawal demonstrasi buruh tersebut. Rincian personel yang diterjunkan terdiri dari 2.174 anggota Polda Metro Jaya, 1.725 personel dari pasukan BKO yang mencakup TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 anggota dari Polres jajaran.
“Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa,” ucap Ade Ary dalam keterangan tertulisnya pada, Rabu (27 Agustus 2025).
Ia juga menyampaikan, bahwa pihak Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional.
“Jika jumlah massa yang hadir cukup besar dan menggunakan jalan di depan DPR, maka arus lalu lintas akan dialihkan. Namun, jika masih memungkinkan untuk berbagi jalan dengan pengguna lain, maka pengalihan tidak akan dilakukan,” jelas Ade Ary.
Ditambahkannya, bahwa skenario juga telah disiapkan jika massa demo 28 Agustus 2025 berusaha memasuki Tol Dalam Kota. Kendaraan akan dialihkan keluar melalui exit di depan Polda, exit Tegal Parang, atau exit Slipi.
“Apabila terjadi kepadatan atau gangguan di tol, kami akan mengarahkan kendaraan untuk keluar di exit tol depan Polda, serta di exit Tegal Parang dan Slipi dari arah barat. Ini semua demi menjaga keselamatan para pengguna jalan,” jelas Ade Ary.
Selain itu, Ade Ary juga mengimbau para buruh untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis, termasuk memaksakan diri untuk masuk ke ruas tol.
“Kami mohon kepada para buruh untuk tetap tertib, menyampaikan aspirasi dengan cara damai, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi tindakan anarkis yang justru merugikan,” tegasnya.
Ade Ary juga menyampaikan, permohonan maaf kepada masyarakat terkait potensi ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan.
“Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama,” tutup dia.
Dia mengimbau kepada masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan selalu memperhatikan informasi terbaru mengenai arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya. Sebelumnya, aksi demonstrasi buruh direncanakan akan digelar kembali. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadwalkan untuk melakukan Demo Buruh pada tanggal 28 Agustus 2025, dengan pusat aksi di Gedung DPR.
Gerakan ini dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menyoroti isu-isu penting terkait kesejahteraan para pekerja. Demo buruh yang dinamakan gerakan HOSTUM ini direncanakan berlangsung serentak pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 10.15 WIB di depan Gedung DPR.
Demonstrasi tidak hanya akan berlangsung di ibu kota, tetapi juga di berbagai kota besar serta kawasan industri di seluruh Indonesia. Para buruh akan menyampaikan enam tuntutan utama yang dianggap sangat mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah dan parlemen. Aksi damai yang melibatkan ratusan ribu buruh ini dinamakan aksi penyampaian aspirasi untuk mendesak kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. “Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal. Aksi ini akan melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek yang akan datang ke DPR RI, serta aksi serentak dari puluhan ribu buruh di berbagai daerah di Indonesia.
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini meliputi beberapa poin penting. Pertama, para buruh menuntut dihapuskannya outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM), serta meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Kedua, mereka mendesak agar pemutusan hubungan kerja (PHK) dihentikan dan dibentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan juga menjadi sorotan, dengan tuntutan untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp. 7.500.000,- per bulan, serta menghapus pajak pesangon, pajak tunjangan hari raya (THR), pajak jaminan hari tua (JHT), dan diskriminasi pajak terhadap perempuan yang sudah menikah. Keempat, mereka meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan disahkan tanpa Omnibuslaw. Kelima, tuntutan untuk menyahkan RUU Perampasan Aset guna memberantas korupsi. Terakhir, mereka juga meminta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem pemilu 2029. Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, bersama dengan para pimpinan serikat pekerja nasional.
Pada tanggal 28 Agustus 2025, ribuan pekerja dari berbagai daerah di Indonesia akan mengadakan demonstrasi besar-besaran secara serentak. Jakarta akan menjadi pusat aksi, dengan Gedung DPR sebagai lokasi utama untuk menyampaikan aspirasi kepada para pembuat kebijakan. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan buruh untuk menuntut hak-hak normatif yang selama ini diabaikan. Selain di Jakarta, aksi Demo Buruh pada tanggal tersebut juga akan berlangsung di berbagai kota lainnya. Di Jawa Barat, kota-kota industri seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, dan Bandung akan menjadi titik konsentrasi. Sementara di luar Jawa, aksi serupa direncanakan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Batam, dan Jayapura, menunjukkan bahwa gerakan ini berskala nasional. Di setiap lokasi tersebut, buruh akan memusatkan aksinya di kantor Gubernur, Bupati, Walikota, serta DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan tuntutan mereka didengar oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat setempat. Dengan keserentakan aksi ini, diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih signifikan terhadap pemerintah. Aksi nasional Demo Buruh pada tanggal 28 Agustus 2025 ini dipimpin secara resmi oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). (*)
