Detik Bhayangkara.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka mengungkap adanya keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri yang diduga menjadi beking perusahaan tambang ilegal sekaligus melindungi praktik penyelundupan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Presiden mengaku telah menerima laporan langsung mengenai keterlibatan aparat negara dalam aktivitas ilegal tersebut. Ia pun secara khusus memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum.
“Dari TNI melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi. Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” tegas Prabowo.
Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap aparat yang justru menyalahgunakan kewenangan dengan melindungi praktik ilegal. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mencederai institusi, tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian negara.
Prabowo menilai kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ia menyebut praktik pembalakan liar, penambangan ilegal, hingga penyelundupan masih terus terjadi di berbagai daerah, meskipun pemerintah telah mengerahkan aparat keamanan.
“Kami sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia,” ujar Prabowo dengan nada serius.
Presiden juga menyinggung besarnya kerugian negara akibat aktivitas tambang timah ilegal di kawasan konsesi PT Timah, Kepulauan Bangka Belitung. Pada Oktober 2025 lalu, Prabowo menyebut total kerugian negara dari enam perusahaan tambang ilegal di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp 300 triliun.
“Bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total Rp 300 triliun,” kata Prabowo dalam keterangan pers saat kunjungannya ke Bangka Belitung, yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/10/2025).
Prabowo optimistis, dengan penindakan tegas dan pembersihan aparat yang terlibat, pemerintah dapat menyelamatkan ratusan triliun rupiah potensi kerugian negara ke depan. Ia menegaskan komitmennya untuk memberantas penyelundupan, tambang ilegal, serta segala bentuk pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
“Kami tegakkan dan kami tidak peduli siapa-siapa yang ada di sini,” tegas Presiden.
Pernyataan keras Presiden Prabowo ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan melindungi oknum aparat maupun pihak mana pun yang terlibat dalam kejahatan sumber daya alam, serta menegaskan komitmen penegakan hukum hingga ke akar persoalan. (*)
