Detik Bhayangkara.com, Bojonegoro – Sengkarut yang terjadi pada Pemdes Bungur Kecamatan Kanor makin menguatkan dugaan adanya persekongkolan yang berujung kerugian keuangan negara. Warga melalui PIPRB sudah melayangkan permohonan Hearing pada ketua DPRD beberapa waktu yang lalu, dan sesuai dengan konfirmasi usai lebaran hearing bisa dihelat.
“Saya yakin berdasarkan data dan laporan warga, dalam tubuh Pemdes Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ada yang akan menjadi tersangka, kita lihat saja nanti saat hearing dengan wakil rakyat apa yang terungkap kepermukaan,” ujar Ketua LSM Suara Malowopati, Haryono usai mengikuti FGD Jaminan Sosial di Eastern Hotel, Rabu (12/04/2023).
Pria yang dikenal vokal saat memberikan advokasi masyarakat itu menambahkan, logikanya, jika tidak slintutan, mengapa selama 3 tahun BPD tidak dilibatkan dalam pembahasan RAPBDES, itu salah satunya.
“Ya nanti semua harus dihadirkan, utamanya jajaran BPD. ” ujarnya geram.
Masih tambah Kang Har, biasa dia disapa.Yang saya sampaikan tadi baru APBDes lho, belum yang lain juga menumpuk. Jika semuanya transparan, apa yang ditakutkan Pemdes Bungur, tidak ada kan ! Beda lagi jika banyak yang disembunyikan.
“Tapi pasti semuanya terungkap, siapa berperan apa dan siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya yakin.
Mulai dari semut sampai gajah nanti akan muncul dipermukaan, siapapun yang terlibat harus diproses hukum.” Termasuk jika ada aparatur negara yang berusaha menutup nutupi harus diseret dimuka hukum,” timpal Kang Har masih dengan nada geram.
Tidak ada kata berhenti untuk masalah ini, warga Desa Bungur berhak mendapatkan keadilan, warga desa berhak tahu bagaimana Pemdes Bungur mengelola uang negara yang menjadi hak nya.”Dikiro duite mbahe to piye, terus iso awur-awuran (Dikira uang mbahnya, terus bisa ngawur- red).
Ketika awak media bertanya, bagaimana jika ada aparatur kecamatan yang terlibat ! Dengan tegas pria berkumis yang selalu memakai peci itu menyatakan, yakin saja semua pasti akan terungkap, termasuk didalamnya jika Camat atau anak buahnya terlibat.
“Hukum harus berdiri tegap terhadap siapa dan dalam keadaan apapun,” pungkasnya. (Red)
Komentar