Detik Bhayangkara.com, Kolaka Timur – Rencana Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh segelintir masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Koltim untuk mendesak Pj. Bupati Koltim agar menindak lanjuti Rekom KASN No. B.4352/KASN/11/2021, dengan tujuan mengembalikan Pejabat yang telah dimutasi/rotasi oleh Bupati Koltim defenitif Andi Merya, ditanggapi Korlap Forum Lintas Etnis Kolaka Timur Ridwan Iskandar.
Dikatakan Ridwan yang akrab disapa Ridho, rencana aksi KPK tersebut ditunggangi kepentingan beberapa orang dan hanya akan mengacaukan kondisi keamanan dan stabilitas daerah. Menurutnya sebagai warga negara yang baik apalagi ditengah kondisi daerah dengan belum adanya Bupati Definitif, seharusnya semua pihak menahan diri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkeruh situasi keamanan daerah.
Ridho juga mensinyalir rekomendasi KASN untuk menganulir SK Bupati Koltim dan mengembalikan pejabat yang sudah dimutasi/rotasi tersebut sarat dengan rekayasa dan kongkalikong.
“Ini kan aneh, surat rekomendasinya sampai saat ini belum belum ada ditangan Pj. Bupati, tapi surat itu sendiri sudah ada ditangan mereka yang menuntut dan terpublis dimedia sosial secara luas bersamaan dengan tanggal terbitnya surat tersebut, ini mengindikasikan adanya rekayasa dan kongkalikong didalamnya, bahkan saya justru curiga jangan sampai Surat dari KASN itu palsu, sebab seharusnya Surat itu dari yang berkompeten langsung yang akan memberikan kepada Bupati, bukan dari mereka (KPK) jika memang surat itu resmi dari KASN,” ucap Ridho saat di temui media ini, Rabu (15/12/2021).
Ridho juga menduga kelompok yang menuntut di KASN adalah orang-orang oportunisme yang berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan, mereka hanya berani ketika pemerintahan dalam keadaan kosong dimana tidak ada Bupati definitif.
“Kenapa disaat Bupati definitif masih menjabat tidak melakukan unjuk rasa atau menuntut ke KASN apa bila itu dianggap cacat administrasi, kenapa baru sekarang, itu kan pengecut namanya,” jelas Ridho.
Ia juga menegaskan, akan melakukan aksi yang sama dan menurunkan massa yang lebih banyak sebagai aksi tandingan dihari yang sama.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk turun aksi dihari yang sama, tujuan aksi kami adalah aksi tandingan untuk menolak rekomendasi KASN dan mendukung serta memberikan penguatan kepada Pj. Bupati dalam melakukan pengkajian mendalam untuk menyikapi rekomendasi tersebut dan mengamankan kebijakan Bupati Defenitif sebelumnya,” ungkapnya.
Lanjut kata Ridho, dari informasi yang berhasil di himpunan KPK bakal melakukan aksi unjuk rasa besok Kamis, (16/12/2021 ) untuk itu dirinya juga bakal menggelar aksi tandingan dengan menurunkan ribuan orang.
” Jika mereka besok unras maka kami juga akan melakukan besok aksi tandingan dengan menurunkan massa 2000 – 3000 orang, dan jika terjadi bentrok itu adalah konsekwensi dari sebuah aksi,” tutup Ridho. (Tim)
Komentar