Detik Bhayangkara.com, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengungkapkan, penyebab kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta, yang mengalami kekosongan. Menurut Yuliot, kondisi tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembelian BBM non-subsidi di SPBU swasta.
“Jadi peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan menggunakan QR code. Sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mungkin CC kendaraannya tidak sesuai. Terjadi shifting dari subsidi Pertalite ke non-subsidi, ini yang menyebabkan peningkatan,” ucap Yuliot di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (4/9/2025).
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia justru membantah bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta disebabkan oleh pembatasan Impor. Menurutnya, pemerintah telah menambahkan kuota impor BBM 10 persen pada tahun ini bagi SPBU swasta, sehingga jumlahnya menjadi 110 persen.
“Untuk stok BBM swasta, kuota impor swasta ini sudah ada penambahan 10 persen di banding 2024. Jadi total untuk 2025 itu stok 110 persen. Bukannya tidak dikasih kuota impor, dan tidak benar kalau disebut ada pembatasan kuota. Jika memang sudah habis, silahkan dengan mekanisme B to B, pihak swasta bisa membeli dari Pertamina. Jadi gak benar kelangkaan karena perubahan mekanisma impor,” terang Anggita saat dihubungi Tirto, Kamis (4/9/2025).
Anggia juga menilai bahwa sistem shifting sudah tepat karena BBM subsidi akan mengarah tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat membeli BBM non-subsidi.
“Dan shifting ini terjadi, bagus, jadi penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Orang-orang mampu, yang gak mau repot, sudah benar beli BBM non-subsidi,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kelangkaan stok sejumlah jenis BBM di SPBU swasta itu pun ramai dikeluhkan konsumen. Yuliot Tanjung, 27 Agustus lalu juga menekankan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh pembatasan izin impor BBM. Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasokan BBM nasional. (*)
