Detik Bhayangkara.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola di sektor pertambangan. Hal ini dilakukan seiring dengan maraknya praktik pertambangan tanpa izin alias (PETI) yang masih menjamur.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum), Rilke Jeffri Huwae menyampaikan bahwa upaya perbaikan tata kelola cukup penting dilakukan melalui optimalisasi penegakan hukum.
“Perbaiki tata kelola Lewat optimalisasi penegakan hukum jadi kita mengupayakan langkah-langkah yang sifatnya preventif ya karena yang paling utama itu kan penyelamatan cadangan negara,” ucap Rilke di Kementerian ESDM, dikutip pada, Rabu (13/8/2025).
Ditambahkannya, pihaknya sendiri telah memetakan potensi pertambangan ilegal di sektor batu bara, nikel, hingga mineral lainnya. Sementara, tahapan penyiapan data, personel, dan penganggaran ditargetkan optimal pada September 2025.
“Sudah-sudah kita petakan. Nah mungkin nanti September kita sudah optimal sih penyiapan data, personil, penganggaran semua kita sudah siap,” terangnya. (*)
