Detik Bhayangkara.com, Jakarta – Hambalang pada Minggu, 23 November 2025, bukan sekadar lokasi rapat biasa. Di bawah langit yang mulai menggelap, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajarannya untuk membahas satu isu yang selama bertahun-tahun bersarang dalam senyap, tambang ilegal dan seluruh jejaring yang menghidupinya.
Dilansir dari kanal Bossman Mardigu, rapat yang dimulai sejak siang hingga larut malam itu disebut sebagai salah satu rapat paling panjang, paling tegang, dan paling taktis yang pernah digelar Prabowo sejak ia dilantik. Satgas Penertiban Hutan membuka laporan yang membuat ruangan mengeras. Status lahan amburadul, izin pertambangan tak jelas, dan operasi ilegal yang berjalan tanpa rasa takut sejak 2014, dengan puncak kegilaannya pada 2019.
Di hadapan laporan itu, Prabowo mengeluarkan pernyataan yang tak sedikit pun memberi ruang kompromi, semua pelaku tambang ilegal, terutama jaringan besar, harus ditindak. Tidak ada alasan, tidak ada perlindungan, tidak ada cawe-cawe, dan tidak ada ampun.
Sejumlah lokasi yang dilaporkan tak bisa dijangkau aparat Satgas membuat situasi semakin genting. Karena itu Prabowo memerintahkan operasi terpadu: TNI, Polri, Kejaksaan, PPATK, BPKP, Kementerian Kehutanan semuanya bergerak sebagai satu kesatuan di bawah komando langsung presiden.
“Praktik tambang ilegal dan para pelindungnya akan dihajar habis-habisan,” demikian sikap tegas yang menggema di ruang rapat itu.
Tiga hari sebelum rapat darurat itu, sebuah temuan di Morowali menguatkan urgensi perang terhadap tambang ilegal. Presiden memerintahkan latihan TNI di kawasan industri yang dekat dengan tambang-tambang tersebut. Di sana, ditemukan fakta mengejutkan, sebuah bandara yang tak memiliki otoritas Indonesia. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada karantina, bahkan aparat keamanan pun dikabarkan tak bisa masuk. Orang dan barang keluar-masuk tanpa pengawasan negara.
Nama-nama besar tercantum dalam akta pendirian bandara itu, mulai dari Sintong Panjaitan hingga Hendarji, meski konteks keterlibatannya masih harus ditelusuri lebih jauh. Menhan Safri yang baru melihat langsung kondisi lapangan tak bisa membendung amarahnya.
“Tidak boleh ada negara dalam negara. Kita harus berdaulat. Ini harta kita,” ujarnya lantang.
Latihan gabungan Kopasgard 2025 yang digelar pada 20 November di kawasan IMIP itu pun membawa pesan jelas, perebutan pangkalan udara. Bandara PT IMIP yang diresmikan tahun 2019 itu, menurut laporan, selama bertahun-tahun tidak diawasi aparat negara. Tidak ada pemerintah daerah, tidak ada ESDM, tidak ada Bea Cukai, tidak ada Imigrasi. Pertanyaannya menggantung di udara, kenapa semua diam? siapa yang melindungi?.
Faktanya, IMIP berkembang pesat sejak 2010–2011, dan bertumbuh agresif pada era Jokowi dengan berbagai kemudahan investasi, termasuk akses tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah dugaan penyusupan agen intelijen asing melalui gerbang udara dan laut yang tidak diawasi. Sebuah ancaman nyata terhadap kedaulatan Indonesia.
Rapat darurat itu bukan hanya catatan birokrasi, ia adalah tanda dimulainya pertempuran besar. Prabowo, melalui instruksi tegasnya, mengirim pesan kepada siapa pun yang selama ini memainkan tambang ilegal, menikmati keuntungan dari kekacauan lahan, atau menjadi pelindung operasi hitam di sektor pertambangan, permainan sudah selesai.
Indonesia tak boleh lagi membiarkan kekayaannya dicuri, lingkungannya dirusak, dan kedaulatannya dilecehkan. Dukungan terhadap langkah Presiden kini menjadi gema publik yang makin kuat, sebuah desakan agar negara berdiri tegak menghadapi jaringan tambang ilegal dan kekuatan besar yang berada di belakangnya, baik yang bersembunyi di dalam negeri maupun yang membentang hingga ke luar negeri. (*)
